Pendahuluan

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai tindakan perencanaan pajak yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui berbagai strategi yang memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku [1]. Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik yang bersifat legal seperti tax avoidance yaitu upaya meminimalkan pajak tanpa melanggar ketentuan hukum, maupun yang bersifat ilegal seperti tax evasion yaitu penghindaran pajak dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku [2].

Praktik agresivitas pajak atau tax avoidance korporasi berdampak langsung pada penurunan penerimaan negara secara signifikan. Salah satu sektor yang patut mendapat perhatian khusus dalam konteks agresivitas pajak adalah sektor property dan real estate. Sektor ini memiliki karakteristik unik, yakni padat aset, terutama persediaan berupa tanah dan bangunan, struktur modal yang kompleks, serta keterlibatan berbagai instrumen keuangan yang dapat menciptakan celah dalam perencanaan pajak. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah perusahaan property dan real estate yang tercatat didominasi oleh perusahaan dengan nilai aset yang besar, termasuk tanah, bangunan, dan properti investasi, yang secara struktural memberikan ruang bagi berbagai strategi efisiensi pajak, termasuk pemanfaatan beban depresiasi. Sektor ini juga mengalami pemulihan menjelang akhir tahun 2023, ditandai dengan kenaikan penjualan properti residensial di pasar primer sebesar 3,27% secara tahunan pada triwulan IV 2023, setelah pada triwulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 6,59% [3]. Kondisi pertumbuhan ini turut mendorong tingkat laba perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan insentif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif.

Berdasarkan kajian atas laporan keuangan perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI, menunjukkan bahwa rata-rata Effective Tax Rate (ETR) sektor ini secara konsisten berada di bawah tarif pajak korporasi yang berlaku sebesar 22% [4], yang mengindikasikan adanya praktik agresivitas pajak yang masih berlangsung di sektor ini.

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa rata-rata ETR sampel perusahaan property dan real estate selama periode 2022-2024 secara konsisten berada jauh di bawah tarif pajak nominal sebesar 22%, yakni hanya berkisar antara 4,4 % hingga 8,4%. Kesenjangan yang cukup besar antara ETR aktual dengan tarif pajak yang seharusnya berlaku ini mengindikasikan bahwa praktik agresivitas pajak memang nyata terjadi di sektor ini sepanjang periode penelitian, sehingga memperkuat urgensi untuk meneliti faktor-faktor yang mendorong terjadinya kondisi tersebut.

Gambar 1. Rata-Rata Effective Tax Rate (ETR) (2022-2024)

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate adalah likuiditas. Menurut Damayanti dkk. [5] likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang tersedia. Secara teoritis, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi memiliki ketersediaan kas yang lebih besar sehingga memiliki kemampuan dan fleksibilitas untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif guna menekan beban pajak dan mempertahankan arus kasnya. Hasil penelitian yang dilakukan Khoirunnissa dkk. [6] yang dimana likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang diduga dapat memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate adalah kepemilikan institusional. Menurut Barambula dkk. [7] kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi seperti perusahaan, bank, dana pensiun, dan lembaga lainnya yang memiliki peran penting dalam mekanisme pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Adanya pengawasan dari pihak institusi dapat mendorong manajemen untuk bertindak lebih transparan, namun di sisi lain juga dapat meningkatkan tekanan terhadap manajemen untuk memaksimalkan laba, yang pada akhirnya mendorong perilaku agresivitas pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Rahmi dkk. [8] yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Margie dan Habibah [9] yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate ialah capital intensity. Capital intensity merupakan investasi perusahaan pada aset tetap [10]. Semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban penyusutan yang dapat menurunkan laba kena pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan tersebut untuk mengurangi beban pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku [11]. Karena itu, capital intensity dapat berhubungan dengan agresivitas pajak. Semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk memanfaatkan beban penyusutan sebagai salah satu cara dalam mengurangi beban pajak [12]. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erizon dan Hasanuh capital intensity mempunyai pengaruh langsung pada agresivitas pajak dan Puteri capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [13], [14]. Pengaruh likuiditas, kepemilikan institusional, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak juga tidak terlepas dari ukuran perusahaan yang dimiliki. Perusahaan berskala besar cenderung memiliki ketersediaan kas yang lebih besar, proporsi kepemilikan institusional yang lebih terkonsentrasi, maupun aset tetap yang lebih dominan, namun pemanfaatan kondisi-kondisi tersebut untuk menekan beban pajak dapat dibatasi oleh sorotan otoritas pajak dan pemangku kepentingan yang lebih besar terhadap perusahaan berskala besar. Kondisi ini sejalan dengan political cost hypothesis dalam teori akuntansi positif, yang menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung menghadapi biaya politik yang lebih tinggi, salah satunya berupa pengawasan perpajakan yang lebih ketat, sehingga keleluasaan manajemen dalam memanfaatkan likuiditas, struktur kepemilikan institusional, maupun investasi aset tetap sebagai instrumen agresivitas pajak menjadi lebih terbatas dibandingkan pada perusahaan berskala kecil. Dengan demikian, ukuran perusahaan diduga dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh likuiditas, kepemilikan institusional, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak, bergantung pada seberapa besar pengawasan yang dihadapi perusahaan membatasi ruang gerak manajemen tersebut.

Urgensi penggunaan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi diperkuat oleh masih beragamnya hasil penelitian terdahulu pada ketiga variabel independen. Pada aspek likuiditas, Darningsih dkk. [15] pada sektor makanan dan minuman menemukan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak, sedangkan Ramdhania dan Kinasih [16] serta Putri dkk. [17] yang meneliti sektor properti dan real estate justru menemukan sebaliknya. Pada aspek kepemilikan institusional, pengujian moderasi ukuran perusahaan masih jarang dilakukan, dan satu-satunya temuan yang ada [18] menunjukkan tidak adanya efek moderasi. Pada aspek capital intensity, hasil penelitian juga bervariasi antara memperkuat [19], memperlemah [20], maupun tidak signifikan [21]. Ketidakkonsistenan tersebut, ditambah masih terbatasnya penelitian yang menguji peran moderasi ukuran perusahaan secara khusus pada sektor property dan real estate, mendorong peneliti menempatkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Menurut Jensen dan Meckling [22], inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di pihak investor dan pengendalian di pihak manajemen. Jika fungsi pemilik dan manajemen dipisah, ini akan menimbulkan konflik keagenan di antara pemilik dan manajemen. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan manajemen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan pemilik, sehingga menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Agency cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi manajemen, yang mencakup biaya monitoring, biaya proses auditing, dan biaya sistem kompensasi agen [23]. Adanya penyimpangan antara keputusan yang diambil manajemen dan keputusan yang akan meningkatkan kesejahteraan pemilik akan menimbulkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan prinsipal yang disebut residual loss.

Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa, pemilihan standar akuntansi oleh manajemen dipandang sebagai tindakan yang dapat dijelaskan dan diperkirakan berdasarkan kepentingan tertentu. Keputusan tersebut berkaitan dengan pertimbangan manfaat dan biaya dari informasi keuangan yang disajikan kepada berbagai pihak dalam proses distribusi sumber daya ekonomi. Teori ini juga mengasumsikan bahwa manajer, pemegang saham, maupun regulator bertindak secara rasional untuk memperoleh keuntungan maksimal, baik bagi diri sendiri maupun perusahaan, seperti peningkatan laba, bonus, dan kompensasi. Oleh karena itu, manajemen cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat memberikan manfaat terbesar dalam mendukung kepentingan perusahaan maupun kepentingan pribadi yang lain [24]. Watts dan Zimmerman [25] merumuskan tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif, yaitu bonus plan hypothesis, debt covenant hypothesis, dan political cost hypothesis.

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimiliki [5]. Semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin besar ketersediaan kas atau aset lancar lain yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban. Kondisi likuiditas yang tinggi juga dapat mendorong perusahaan untuk menekan laba yang dilaporkan agar beban pajak yang ditanggung tidak terlalu besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Erizon dan Hasanuh [13] menunjukkan bahwa tingkat likuiditas memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Berbeda dengan hal tersebut, Hidayati dkk. [26] menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Meskipun demikian, secara teoritis perusahaan dengan likuiditas yang tinggi memiliki ketersediaan kas yang lebih besar sehingga cenderung memanfaatkan strategi perencanaan pajak secara agresif untuk menekan beban pajak dan mempertahankan arus kasnya. Dalam penelitian ini, likuiditas diukur menggunakan Current Ratio (CR) yaitu perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak pada Tahun 2022-2024

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi seperti perusahaan, bank, dana pensiun, dan lembaga lainnya yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan [7]. Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agent. Keberadaan investor institusional diharapkan mampu mengawasi tindakan manajemen agar tidak bertindak untuk kepentingannya sendiri. Namun, di sisi lain, tekanan dari investor institusional untuk meningkatkan kinerja dan laba perusahaan dapat mendorong manajemen melakukan berbagai strategi penghematan pajak, termasuk agresivitas pajak.

Penelitian Rahmi dkk. [8] menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Sementara itu, Anisah dan Sastri [27] menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya, kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan pengelolaan pajak. Pengawasan institusional dapat bekerja ke dua arah sebagai mekanisme pengawasan yang menekan perilaku oportunistik manajer, atau sebagai sumber tekanan laba yang mendorong penghematan pajak.

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak pada Tahun 2022-2024.

Menurut Goh dan Erika [10], capital intensity merupakan ukuran yang menunjukkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan untuk mendukung kegiatan operasional dalam menghasilkan pendapatan. Berdasarkan teori keagenan, manajemen sebagai agen memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan operasional perusahaan, termasuk keputusan investasi pada aset tetap. Asianingrum dan Nursyirwan [19] menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi investasi perusahaan pada aset tetap, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Jaeni [28] menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H3 : Capital Intensity berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak pada Tahun 2022-2024

Berdasarkan teori keagenan, keputusan manajemen dalam melakukan agresivitas pajak dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai principal. Dalam mengambil keputusan perpajakan, manajemen dapat memanfaatkan kondisi keuangan perusahaan, mekanisme pengawasan, serta kebijakan investasi untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, teori akuntansi positif menjelaskan bahwa manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang mampu memberikan manfaat ekonomi terbesar bagi perusahaan. Oleh karena itu, likuiditas, kepemilikan institusional, dan capital intensity secara bersama-sama diduga dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Penelitian pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel keuangan seperti likuiditas dan capital intensity terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak [4]. Sejalan dengan itu, studi pada sektor properti dan real estate juga membuktikan bahwa secara simultan faktor-faktor kondisi keuangan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak [29]. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H4 : Likuiditas, Kepemilikan Institusional, dan Capital Intensity secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Tahun 2022-2024.

Ukuran perusahaan diduga memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan teori keagenan, konflik keagenan dapat diminimalkan melalui pemantauan terhadap kinerja manajemen oleh pihak prinsipal melalui laporan keuangan dan informasi yang dipublikasikan kepada publik. Pemantauan tersebut salah satunya dilakukan oleh komite audit. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula perhatian investor dan tingkat pengawasan terhadap perusahaan. Tingginya pengawasan tersebut dapat mempersempit ruang perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak [18]. Selain itu, berdasarkan teori akuntansi positif, khususnya political cost hypothesis, perusahaan besar cenderung menghadapi biaya politik yang lebih tinggi karena pajak merupakan salah satu bentuk biaya politik yang ditanggung perusahaan. Penelitian Darningsih dkk. [15] pada sektor makanan dan minuman menemukan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Namun, pada sektor property dan real estate, hasil penelitian belum konsisten. Putri dkk. [17] menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan hasil antar sektor tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan yang memerlukan pengujian lebih lanjut, terutama pada perusahaan property dan real estate. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H5 : Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak pada Tahun 2022-2024

Ukuran perusahaan juga diduga memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan institusional dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen. Pada perusahaan besar, tingkat kepemilikan institusional cenderung lebih tinggi sehingga pengawasan yang diberikan oleh pemegang saham institusional menjadi lebih ketat dan dapat mencegah agresivitas pajak. Konsentrasi kepemilikan institusional jangka panjang juga cenderung meningkat seiring dengan ukuran perusahaan, sehingga agresivitas pajak dapat menurun. Dengan demikian, ukuran perusahaan diduga memperkuat pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak [30]. Penelitian Andariesta dan Suryarini [18] menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H6 : Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak pada Tahun 2022-2024

Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula perhatian fiskus dan investor terhadap perusahaan, sehingga perusahaan cenderung mengurangi tindakan agresivitas pajaknya. Dengan demikian, ukuran perusahaan diduga dapat memperlemah pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak [20]. Political cost hypothesis dalam teori akuntansi positif menjelaskan bahwa perusahaan besar menghadapi pengawasan dan aturan pemerintah yang lebih ketat. Perusahaan yang lebih besar juga mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari stakeholders dan cenderung mematuhi aturan pemerintah. Perusahaan dengan proporsi aset tetap yang besar menanggung beban depresiasi yang dapat menurunkan effective tax rate. Meskipun demikian, Legowo dkk. [31] bahwa ukuran perusahaan justru berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor perdagangan, sejalan dengan temuan bahwa capital intensity juga berpengaruh positif pada sektor tersebut. Penelitian Asianingrum dan Nursyirwan [19] menemukan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak, sedangkan Ilman dan Arsjah [20] menemukan bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh tersebut, dan Abidin [21] menemukan bahwa firm size tidak mampu memoderasi pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H7 : Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak pada Tahun 2022-2024

Metode

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024 yakni berjumlah 92 perusahaan. Penetapan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono [32] purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria khusus yang telah ditentukan oleh peneliti. Berikut kriteria penentuan sampel pada penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2022-2024.
2. Perusahaan yang tidak mengalami delisting selama periode 2022-2024.
3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap selama tahun 2022-2024
4. Perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak positif selama tahun penelitian 2022-2024.
5. Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian likuiditas, kepemilikan institusional, capital intensity dan agresivitas pajak.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan, mendata, dan mengkaji data. Data tersebut berbentuk laporan finansial sektor property dan real estate tahun 2022-2024 yang dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia serta bisa di akses lewat www.idx.id serta data-data pendorong lain yang berkaitan dengan penelitian. Data kepemilikan institusional diperoleh dari laporan tahunan masing-masing perusahaan dan dihitung dari jumlah saham yang dimiliki institusi dibandingkan total saham beredar.

Menurut Susilo dan Sari [33] Effective Tax Rate (ETR) merupakan ukuran yang menunjukkan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak, sehingga dapat mencerminkan tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Penggunaan ETR dalam penelitian ini dinilai mampu memberikan gambaran mengenai proporsi laba perusahaan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga indikator ini relevan digunakan sebagai proksi dalam mengukur agresivitas pajak perusahaan. Menurut Hanlon dan Heitzman [34] adapun rumus perhitungan ETR adalah:

ETR = (Total Beban Pajak Penghasilan / Laba sebelum Pajak)(1)

Menurut Damayanti dkk. [5] likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang tersedia. Dalam penelitian ini, likuiditas diukur menggunakan Current Ratio (CR), karena rasio ini dapat menujukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang lancarnya melalui total aset lancar yang tersedia. Menurut Kasmir [35] adapun perumusan dari current rasio adalah:

Current Ratio = Aset Lancar / Hutang Lancar(2)

Menurut Barambula dkk. [7] kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi seperti perusahaan, bank, dana pensiun, dan lembaga lainnya yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Menurut Barambula dkk. [7] adapun perumusan dari kepemilikan institusional adalah:

Kepemilikan Institusional = (Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi / Total Saham yang Beredar) × 100%(3)

Menurut Goh dan Erika [10] capital intensity menggambarkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional untuk menghasilkan pendapatan. Capital intensity dihitung dengan rumus:

Capital Intensity = Total Aset Tetap / Total Aset(4)

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan (Z). Menurut Hartono [36] ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, yang dapat diukur dengan total aktiva menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma natural dari total aset. Pemilihan total aset sebagai indikator didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, sektor property dan real estate merupakan sektor padat aset sehingga total aset paling representatif dalam menggambarkan skala usaha perusahaan. Kedua, total aset relatif stabil antarperiode dibandingkan total penjualan yang berfluktuasi akibat karakteristik pengakuan pendapatan properti, maupun nilai pasar saham yang dipengaruhi sentimen pasar. Ketiga, total aset tersedia secara lengkap dan seragam pada laporan posisi keuangan seluruh perusahaan sampel. Menurut Hartono [36] adapun rumus ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

Size = Ln(Total Aset)(5)

Data dalam penelitian ini dianalisis secara sistematis terhadap variabel yang diteliti dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS). Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis regresi moderasi serta pengujian hipotesis guna mengetahui pengaruh likuiditas, kepemilikan institusional, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil pengujian

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, dari populasi 92 perusahaan diperoleh 27 perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria, sehingga total unit analisis awal adalah 27 perusahaan x 3 tahun pengamatan = 81 observasi. Hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics menunjukkan bahwa jumlah observasi yang digunakan untuk analisis statistik deskriptif adalah 73 observasi (N = 73), atau berkurang 8 observasi dibandingkan dengan jumlah sampel awal (81 observasi). Pengurangan ini merupakan hasil dari proses deteksi dan pengeluaran data outlier ekstrem, yang dilakukan secara bertahap dengan melihat nilai casewise diagnostics (standardized residual yang kurang lebih dari 3 standar deviasi) dan nilai ekstrem pada variabel independen pada model regresi awal dengan 81 observasi. Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah nilai residual dari model regresi berdistribusi normal. Sebagai pengujian terhadap hasil uji normalitas secara visual tersebut, dilakukan uji statistik non-parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) terhadap nilai unstandardized residual Model 1 dan Model 2, dengan hasil sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Model 1 (Kolmogorov-Smirnov Test)

Berdasarkan Tabel 1, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) hasil uji K-S pada Model 1 sebesar 0,200 (> 0,05), sehingga residual Model 1 berdistribusi normal. Pada pengujian autokorelasi, nilai Durbin-Watson awal sebesar 1,396 (Model 1) dan 1,387 (Model 2) berada di bawah batas bawah (dL), sehingga terdapat autokorelasi positif. Masalah ini diatasi dengan transformasi Cochrane-Orcutt, yang mengurangi jumlah observasi menjadi 72 (N = 72) karena observasi pertama tidak memiliki data periode sebelumnya; variabel hasil transformasi diberi akhiran _CO (misalnya CX1_CO) pada Tabel 3. Setelah transformasi, Model 1 (DW = 1,759) dan Model 2 (DW = 1,780, dilengkapi Runs Test dengan Sig. > 0,05) dinyatakan bebas autokorelasi.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Berganda (Model 1)

Catatan: Nilai B kepemilikan institusional (LAG_X2) tampil sebagai .001 dan Std. Error sebagai .000 karena output SPSS membulatkan hingga tiga desimal; nilai B sebenarnya sekitar 0,0005. Kesimpulan uji mengacu pada nilai t dan Sig.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Moderasi (Model 2)

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3, hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: (1) H1 ditolak, karena likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak (Sig. 0,144 > 0,05); (2) H2 ditolak, karena meskipun kepemilikan institusional berpengaruh signifikan (Sig. 0,046 < 0,05), arah koefisiennya terhadap ETR positif sehingga pengaruhnya terhadap agresivitas pajak berlawanan dengan arah yang dihipotesiskan; (3) H3 ditolak, karena capital intensity tidak berpengaruh signifikan (Sig. 0,101 > 0,05); (4) H4 diterima, karena ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan (F = 11,050; Sig. 0,000); (5) H5 diterima, karena interaksi likuiditas*ukuran perusahaan signifikan (Sig. 0,000); (6) H6 ditolak, karena interaksi kepemilikan institusional ukuran perusahaan tidak signifikan (Sig. 0,079 > 0,05); dan (7) H7 ditolak, karena interaksi capital intensity ukuran perusahaan tidak signifikan (Sig. 0,089 > 0,05).

B. Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dinyatakan ditolak. Hal ini berarti tinggi rendahnya tingkat likuiditas perusahaan tidak terbukti secara statistik memengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan sektor property dan real estate selama periode 2022-2024. Hasil tersebut dapat dijelaskan melalui karakteristik likuiditas perusahaan sektor property dan real estate dalam sampel penelitian.

Rata-rata current ratio sampel sebesar 314,1% (3,14) dengan rentang yang sangat lebar (0,144 hingga 11,155), sehingga melampaui kisaran ideal 2,0-2,5 menurut Kasmir [35]. Pada sektor ini, tanah dan bangunan yang dibangun untuk dijual diklasifikasikan sebagai persediaan (PSAK 14). Hasil pengamatan pada 26 perusahaan sampel akhir (satu tahun per perusahaan) menunjukkan bahwa persediaan merupakan komponen terbesar aset lancar pada 19 perusahaan, sedangkan pada tujuh perusahaan lainnya komponen terbesarnya adalah kas, investasi jangka pendek, atau pajak dibayar di muka. Dari 11 perusahaan dengan current ratio di atas rata-rata (3,14), tujuh didominasi persediaan dan empat didominasi kas atau investasi jangka pendek.

Berdasarkan uraian tersebut, current ratio yang tinggi dapat bersumber dari persediaan maupun kas, bergantung pada perusahaannya. Persediaan tidak dapat langsung dicairkan untuk mendukung perencanaan pajak, sehingga current ratio yang tinggi belum tentu memberikan ruang gerak bagi manajemen untuk bersikap agresif terhadap pajak. Kondisi ini menyebabkan hubungan antara likuiditas dan agresivitas pajak tidak konsisten antar perusahaan, sehingga penjelasan teori keagenan dan teori akuntansi positif bahwa manajer memanfaatkan kelonggaran likuiditas untuk menekan beban pajak tidak terbukti secara umum pada sampel ini. Meskipun demikian, komposisi aset lancar tersebut hanya diamati satu tahun untuk setiap perusahaan, sehingga sifatnya gambaran awal dan belum mewakili seluruh 73 observasi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Margie dan Habibah [9], Hidayati dkk. [26], Putri dkk. [17], serta Darningsih dkk. [15] yang menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Sutanto dkk. [4] serta Erizon dan Hasanuh [13] yang menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif, dan penelitian Awaliah dkk. [29] yang menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Arah ini berlawanan dengan H2 yang menghipotesiskan pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sehingga H2 dinyatakan ditolak. Karakteristik kepemilikan perusahaan menunjukkan bahwa, rata-rata kepemilikan institusional sebesar 77,9% menunjukkan bahwa saham perusahaan property dan real estate umumnya dikuasai oleh institusi, terutama perusahaan induk atau pemegang saham pengendali yang berbentuk badan hukum. Hasil ini sejalan dengan penelitian Widuri [30] yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, serta penelitian Anisah dan Sastri [27] yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Rahmi dkk. [8] yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif, serta penelitian Daniel dkk. [37] dan Andariesta dan Suryarini [18] yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, nilai signifikansi 0,046 hanya sedikit di bawah ambang batas 0,05, dan pada Model 2 pengaruh langsung kepemilikan institusional memiliki signifikansi 0,069, sehingga kekuatan bukti pengaruh langsung variabel ini tergolong terbatas.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sehingga H3 dinyatakan ditolak. Hal ini berarti besar kecilnya proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan tidak terbukti secara statistik memengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan sektor property dan real estate selama periode 2022-2024. Dari sudut pandang teori akuntansi positif, manajer memang dapat memanfaatkan beban penyusutan untuk menekan pajak, tetapi karena proporsi aset tetap pada sampel kecil, peluang tersebut tidak cukup besar untuk tampak sebagai pengaruh yang signifikan . Hasil ini sejalan dengan penelitian Puteri [14], Abidin [21], dan Irmi dkk. [38] yang juga menemukan bahwa capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Rahmawati dan Jaeni [28], Rahmi dkk. [8], Afriyan dkk. [39] serta Legowo dkk. [31] yang menemukan bahwa capital intensity berpengaruh positif, dan penelitian Sutanto dkk. [4] serta Hidayati dkk. [26] yang menemukan bahwa capital intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Secara bersama-sama likuiditas, kepemilikan institusional, dan capital intensity berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2022-2024, meskipun secara parsial hanya kepemilikan institusional yang terbukti signifikan, sedangkan likuiditas dan capital intensity secara parsial tidak signifikan. Signifikansi simultan ini juga didukung oleh pengaruh ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang signifikan secara parsial. Secara keseluruhan, hasil uji simultan ini mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan property dan real estate tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan oleh kombinasi mekanisme pengawasan dari pemegang saham (kepemilikan institusional), kondisi keuangan perusahaan (likuiditas dan capital intensity), dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hasil ini sejalan dengan teori keagenan yang memandang keputusan perpajakan manajer sebagai hasil kombinasi mekanisme pengawasan, kondisi keuangan, dan karakteristik perusahaan, bukan satu faktor tunggal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Anisah dan Sastri [27] yang menemukan bahwa likuiditas dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak, serta penelitian Sutanto dkk. [4] dan Awaliah dkk. [29] yang menemukan bahwa variabel-variabel keuangan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Hasil pengujian interaksi menunjukkan bahwa koefisien interaksi likuiditas ukuran perusahaan signifikan secara statistik. Dengan demikian, H5 dinyatakan diterima, yaitu ukuran perusahaan terbukti memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Koefisien interaksi yang negatif terhadap ETR menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, pengaruh likuiditas terhadap ETR bergerak ke arah yang lebih rendah. Pada perusahaan yang lebih kecil likuiditas cenderung meningkatkan ETR (menekan agresivitas pajak), sedangkan pada perusahaan yang lebih besar likuiditas justru cenderung menurunkan ETR atau dengan kata lain mendorong agresivitas pajak.

Temuan bahwa likuiditas cenderung diiringi agresivitas pajak yang lebih tinggi pada perusahaan besar tidak sejalan dengan prediksi political cost hypothesis, yang memperkirakan perusahaan besar lebih berhati-hati karena sorotan yang lebih besar. Temuan ini lebih sesuai dengan sisi kapasitas dari ukuran perusahaan-perusahaan besar memiliki sumber daya, tenaga ahli, dan transaksi yang lebih kompleks, sehingga ruang manajer untuk merencanakan pajak dapat lebih luas (teori keagenan). Hasil ini sejalan dengan penelitian Darningsih dkk. [15] yang menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh langsung terhadap agresivitas pajak, namun ukuran perusahaan memperkuat pengaruh likuiditas. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Putri dkk. [17] yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Hasil pengujian interaksi menunjukkan bahwa koefisien interaksi kepemilikan institusional ukuran perusahaan tidak signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 5% dengan arah koefisien positif terhadap ETR (B sekitar 0,0005), meskipun nilai tersebut mendekati ambang batas dan akan signifikan apabila digunakan taraf signifikansi 10%. Hipotesis 6 (H6) dinyatakan ditolak, yaitu ukuran perusahaan tidak terbukti memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada taraf signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini. Karakteristik kepemilikan perusahaan sampel menunjukkan bahwa, rata-rata kepemilikan institusional yang tinggi, sehingga secara umum saham perusahaan property dan real estate dalam sampel dikuasai oleh institusi (badan hukum seperti perusahaan induk, bank, atau dana pensiun), bukan oleh perorangan), terutama perusahaan induk atau pemegang saham pengendali, meskipun terdapat variasi antar perusahaan. Dengan struktur kepemilikan yang relatif ter konsentrasi, peran pemegang saham institusional sebagai pengawas manajemen diduga sudah cukup kuat pada banyak perusahaan, sehingga ukuran perusahaan belum cukup mengubah kekuatan pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, dugaan berdasarkan political cost hypothesis dalam teori akuntansi positif bahwa perusahaan besar menghadapi pengawasan yang lebih ketat belum terbukti memperkuat peran kepemilikan institusional dalam penelitian ini.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Andariesta dan Suryarini [18] yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Widuri [30] yang menemukan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

Hasil pengujian interaksi menunjukkan bahwa koefisien interaksi capital intensity ukuran perusahaan tidak signifikan secara statistik, meskipun nilai tersebut mendekati ambang batas dan akan signifikan apabila digunakan taraf signifikansi 10%. Dengan demikian, H7 dinyatakan ditolak, yaitu ukuran perusahaan tidak terbukti memoderasi pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak pada taraf signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini. Berdasarkan karakteristik perusahaan sampel, hasil ini sejalan dengan temuan bahwa capital intensity secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Proporsi aset tetap terhadap total aset pada sampel relatif rendah (rata-rata 5,748%) dan keputusan investasi aset tetap umumnya didorong oleh kebutuhan operasional dibandingkan perencanaan pajak, sehingga ukuran perusahaan tidak cukup mengubah peran aset tetap sebagai sumber penghematan pajak melalui beban penyusutan. Political cost hypothesis memprediksi bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh capital intensity, tetapi prediksi ini tidak terbukti pada taraf 5% (sig. = 0,089), kemungkinan karena peluang penghematan pajak melalui beban penyusutan memang terbatas pada sampel ini.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Abidin [21] yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Asianingrum dan Nursyirwan [19] yang menemukan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh capital intensity, serta penelitian Ilman dan Arsjah [20] yang menemukan bahwa ukuran perusahaan memperlemah pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak.

S impulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Likuiditas dan Capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Likuiditas, kepemilikan institusional, dan capital intensity secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Signifikansi simultan ini terutama didukung oleh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan, sedangkan likuiditas dan capital intensity tidak signifikan secara parsial. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.

Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional, capital intensity terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Hal ini diduga karena kepemilikan institusional pada sampel relatif tinggi, sehingga peran pengawasannya belum cukup berubah seiring dengan perbedaan ukuran perusahaan. Nilai signifikansinya mendekati batas signifikansi yang digunakan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebaiknya penelitian selanjutnya, menambah variabel independen lain, memperluas populasi dan sampel, memperpanjang periode penelitian, serta menggunakan sektor lain sebagai objek penelitian agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Disarankan pula untuk menggunakan proksi agresivitas pajak alternatif, menggunakan metode analisis data panel yang memperhitungkan struktur perusahaan, serta melengkapi uji heteroskedastisitas dengan uji statistik formal.

References

[1] M. M. Frank, L. J. Lynch, and S. O. Rego, “Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting,” The Accounting Review, vol. 84, no. 2, pp. 467–496, Mar. 2009, doi: 10.2308/accr.2009.84.2.467.

[2] Y. Rahmawati, A. H. Mukti, and T. Yuniati, “Pengaruh likuiditas, leverage, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2022),” Indonesian Journal of Economics and Strategic Management, vol. 2, no. 3, pp. 1987–2004, 2024, doi: 10.69718/ijesm.v2i3.318.

[3] Bank Indonesia, “Survei harga properti residensial triwulan IV 2023,” 2024. [Online]. Available: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp263224.aspx.

[4] H. Sutanto, J. Shaputra, and H. Henson, “Pengaruh capital intensity, manajemen laba, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2017–2022,” JurnalManeksi, vol. 13, no. 2, pp. 458–469, Jun. 2024, doi: 10.31959/jm.v13i2.2319.

[5] N. Damayanti, D. Pentiana, and A. K. Dewi, AnalisisLaporan Keuangan. Malang, Indonesia: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

[6] H. R. Khoirunnissa, A. Marundha, and U. Khasanah, “Pengaruh leverage, likuiditas, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018–2022),” JurnalEconomina, vol. 3, no. 2, pp. 219–236, Feb. 2024, doi: 10.55681/economina.v3i2.1192.

[7] M. P. Barambula, Jamaluddin, Muliati, and A. A. M. Tanra, “Tax avoidance: Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan sales growth,” Jurnal Akun Nabelo: JurnalAkuntansiNetral, Akuntabel, Objektif, vol. 7, no. 2, 2025, doi: 10.11594/untad.jan.7.2.25587.

[8] I. Rahmi, D. Handayani, and R. Heriyanto, “Pengaruh capital intensity, manajemen laba, sales growth, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak,” JurnalIlmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, vol. 1, no. 3, pp. 161–172, Sep. 2024, doi: 10.61722/jemba.v1i3.457.

[9] L. A. Margie and H. Habibah, “Pengaruh likuiditas, leverage, struktur kepemilikan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak,” Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, vol. 4, no. 1, pp. 91–100, Jan. 2021, doi: 10.37481/sjr.v4i1.251.

[10] T. S. Goh and Erika, Monograf: Kinerja Keuangan Perusahaan dan Agresivitas Pajak. Sidoarjo, Indonesia: Indonesia Pustaka, 2022.

[11] M. Rista, C. K. Utami, A. M. Ryad, R. R. Yunisa, and H. Farelia, “Pengaruh inventory intensity, capital intensity, dan sales growth terhadap agresivitas pajak,” in Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 2022. [Online]. Available: https://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/3352.

[12] I. F. Nadhifah, “Pengaruh capital intensity, profitabilitas, dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak,” JurnalIlmiahAkuntansi dan Keuangan, vol. 2, no. 2, pp. 178–191, Apr. 2023, doi: 10.24034/jiaku.v2i2.5951.

[13] Y. M. Erizon and N. Hasanuh, “Pengaruh capital intensity dan likuiditas terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sub sektor makanan dan minuman tahun 2016–2020,” JurnalManeksi, vol. 11, no. 1, pp. 281–286, Jul. 2022, doi: 10.31959/jm.v11i1.1076.

[14] N. C. Puteri, “Pengaruh komite audit dan capital intensity terhadap agresivitas pajak,” Indonesian Journal of Management Studies, vol. 2, no. 3, pp. 1–10, Feb. 2024, doi: 10.53769/ijms.v2i3.582.

[15] A. Darningsih, R. C. Dewi, and D. Suryadi, “Pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019–2023,” JurnalPerilakuBisnis Kontemporer, vol. 2, no. 1, pp. 32–40, 2025, doi: 10.62769/jbbv7v34.

[16] D. Z. Ramdhania and H. W. Kinasih, “Pengaruh likuiditas, leverage, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi,” DinamikaAkuntansi Keuangan dan Perbankan, vol. 10, no. 2, pp. 93–106, Nov. 2021, doi: 10.35315/dakp.v10i2.8876.

[17] I. A. Putri, Mulyadi, and P. B. H. Sianipar, “Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2018–2021,” Akuntansi, vol. 2, no. 3, pp. 185–203, Jul. 2023, doi: 10.55606/akuntansi.v2i3.338.

[18] A. V. Andariesta and T. Suryarini, “Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan,” Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, vol. 7, no. 1, pp. 619–631, Jan. 2023, doi: 10.33395/owner.v7i1.1213.

[19] D. F. Asianingrum and V. I. Nursyirwan, “Pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi,” Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan, vol. 2, no. 1, Art. no. 13, Aug. 2024, doi: 10.47134/jampk.v2i1.425.

[20] M. F. Ilman and R. J. Arsjah, “Pengaruh leverage, capital intensity, corporate social responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak dimoderasi oleh ukuran perusahaan,” Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing, vol. 21, no. 1, 2025, doi: 10.37301/jkaa.v21i1.148.

[21] J. Abidin, “Pengaruh capital intensity dan advertising intensity terhadap agresivitas pajak dengan firm size sebagai variabel moderasi,” Distribusi: Journal of Management and Business, vol. 11, no. 2, pp. 197–206, Sep. 2023, doi: 10.29303/distribusi.v11i2.393.

[22] M. C. Jensen and W. H. Meckling, “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure,” Journal of Financial Economics, vol. 3, no. 4, pp. 305–360, Oct. 1976, doi: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.

[23] K. M. Eisenhardt, “Agency theory: An assessment and review,” Academy of Management Review, vol. 14, no. 1, pp. 57–74, Jan. 1989, doi: 10.2307/258191.

[24] D. S. Wulandari, “Tindakan agresivitas pajak dipandang dari teori akuntansi positif,” Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, vol. 6, no. 1, pp. 554–569, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i1.631.

[25] R. L. Watts and J. L. Zimmerman, Positive Accounting Theory. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall, 1986.

[26] F. Hidayati, A. Kusbandiyah, H. Pramono, and T. Pandansari, “Pengaruh leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2019),” Ratio: ReviuAkuntansiKontemporer Indonesia, vol. 2, no. 1, Jul. 2021, doi: 10.30595/ratio.v2i1.10370.

[27] W. Anisah and E. T. Sastri, “Pengaruh struktur modal, likuiditas dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak,” AKUA: JurnalAkuntansi dan Keuangan, vol. 2, no. 4, pp. 261–269, Oct. 2023, doi: 10.54259/akua.v2i4.1940.

[28] N. T. Rahmawati and Jaeni, “Pengaruh capital intensity, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak,” JIMAT: JurnalIlmiahMahasiswa Akuntansi, vol. 13, no. 2, pp. 628–636, 2022. [Online]. Available: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/42816.

[29] R. Awaliah, Jamaluddin, N. Mapparesa, and A. A. M. Tanra, “Profitabilitas, likuiditas, financial distress dan thin capitalization pada agresivitas pajak: Bukti dari perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023,” Jurnal Akun Nabelo: JurnalAkuntansiNetral, Akuntabel, Objektif, vol. 7, no. 2, 2025, doi: 10.11594/untad.jan.7.2.25605.

[30] R. Widuri, “The impact of corporate social responsibility and institutional ownership on corporate tax aggressiveness with firm size as moderating variable,” International Journal of Pertapsi, vol. 1, no. 1, pp. 14–20, Sep. 2023, doi: 10.9744/ijp.1.1.14-20.

[31] W. W. Legowo, S. Florentina, and A. Firmansyah, “Agresivitas pajak pada perusahaan perdagangan di Indonesia: Profitabilitas, capital intensity, leverage, dan ukuran perusahaan,” Jurnal Bina Akuntansi, vol. 8, no. 1, pp. 84–108, Jan. 2021, doi: 10.52859/jba.v8i1.137.

[32] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods), 2nd ed. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2023.

[33] J. Susilo and S. R. K. Sari, “Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator effective tax rate (ETR),” JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka, vol. 3, no. 1, pp. 21–27, Jun. 2022, doi: 10.33319/jamer.v3i1.76.

[34] M. Hanlon and S. Heitzman, “A review of tax research,” Journal of Accounting and Economics, vol. 50, no. 2–3, pp. 127–178, Dec. 2010, doi: 10.1016/j.jacceco.2010.09.002.

[35] Kasmir, AnalisisLaporan Keuangan. Depok, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

[36] J. Hartono, Teori Portofolio dan AnalisisInvestasi I. Yogyakarta, Indonesia: BPFE, 2008.

[37] M. Daniel, E. Ridwansyah, and A. Makhsun, “The effect of institutional ownership, independent commissioners, and fiscal loss compensation on tax avoidance in manufacturing companies on the IDX 2017–2019,” JurnalIlmiah ESAI, vol. 16, no. 2, pp. 129–140, Jul. 2022, doi: 10.25181/esai.v16i2.2549.

[38] I. Irmi, R. Oktavia, and S. I. O. Sembiring, “Corporate characteristics and tax aggressiveness: Evidence from the mining sector in Indonesia,” Asian Journal of Economics and Business Management, vol. 1, no. 2, pp. 67–73, Aug. 2022, doi: 10.53402/ajebm.v1i2.89.

[39] O. Afriyan, N. Nurmala, and L. R. P. Wijaya, “Pengaruh profitabilitas, intensitas aset tetap, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017–2019,” JurnalIlmiah ESAI, vol. 16, no. 1, pp. 51–60, Jan. 2022, doi: 10.25181/esai.v16i1.2411.