Keywords
State Administrative Disputes
Legal Obligations
Procedural Mechanisms
How to Cite
Abstract
This study examines the role of administrative remedies in resolving state administrative disputes in Indonesia, particularly in light of Supreme Court Regulation No. 6 of 2018. It investigates the legal obligations and procedural mechanisms governing the utilization of administrative remedies, with a focus on disputes involving Civil Servants (ASN). Utilizing a juridical-normative approach, the research underscores the importance of exhausting administrative remedies before resorting to judicial measures, highlighting the potential consequences of failing to do so. Findings indicate that administrative remedies play a crucial role in safeguarding citizens' legal rights, while judicial authorities retain discretion to dismiss cases lacking administrative recourse. The study underscores the need for adherence to procedural requirements and administrative lawfulness, offering insights for legal practitioners, policymakers, and judicial authorities to enhance the administrative justice system in Indonesia.
Highlights:
- Exhausting administrative remedies crucial for procedural fairness in state disputes.
- Judicial discretion vital; dismissal possible without exhausting administrative remedies.
- Legal practice and policy must prioritize procedural compliance and enhancement.
Keywords: Administrative Remedies, State Administrative Disputes, Legal Obligations, Procedural Mechanisms
References
I. N. Sursrama and P. A. P. Sukma, "Keputusan Fiktif Dalam Upaya Administratif Terhadap Keputusan Aparatur Sipil Negara," J. Hukum Saraswati, vol. 1, no. 1, p. 33, Mar. 2019.
F. V. D. Burg, "Rechtsbescherming tegen de Overheid," Nijmegen, Netherlands: Nijmegen, 1985, p. 2.
P. M. Hadjon, "Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban," Jakarta, Indonesia: Penerbit Universitas Trisakti, 2007, p. 82.
S. F. Marbun, "Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia," Yogyakarta, Indonesia: FH UII Press, 2015, p. 88.
H. Sugiharto and B. O. Abrianto, "Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara," J. Arena Hukum, vol. 11, no. 1, p. 153, Apr. 2018.
D. Riza, "Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Administrasi Pemerintahan," J. Soumatera Law Rev., vol. 2, no. 2, p. 207, Dec. 2019.
P. M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia," Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press, 2002, p. 2.
Wahyunadi, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," J. Hukum dan Peradilan, vol. 5, no. 1, p. 137, 2016.
A. Khair, "Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif," J. JATISAWARA, vol. 31, no. 3, p. 417, Nov. 2016.
B. Hermanto and K. A. Sudiawaran, "Rekonstruksi Pergeseran Paradigma Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Pra Pemilihan Kepala Daerah," J. Legalitas Indonesia, vol. 16, no. 3, p. 338, Sep. 2019.
Azzahrawi et al., "Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif," J. Syiah Kuala Law, vol. 33, no. 2, p. 219, Aug. 2019.
H. Sugiharto and B. O. Abrianto, "Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara," J. Universitas Airlangga, vol. 11, no. 1, p. 34, 2018.
N. K. Rumokoy, "Peran PTUN Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara," J. Ilmu Hukum, vol. 20, no. 2, p. 134, Jan.–Mar. 2012.
F. A. Jiwantara, "Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi," J. JATISWARA, vol. 34, no. 2, p. 132, Jul. 2019.
D. L. Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," J. Fiat Justitia, vol. 8, no. 1, p. 15, 2014.
B. Heriyanto, "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," J. Pakuan Law Rev., vol. 4, no. 1, p. 75, Jan.–Jun. 2018.
A. M. R. Prahastapa et al., "Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)," J. Diponegoro Hukum, vol. 6, no. 2, p. 1, 2017.
Y. P. Rurugala et al., "injauan Hukum Banding Administrasi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara," J. LexEtSocietatis, vol. 10, no. 4, p. 35, Oct. 2022.
A. D. Hasibuan and F. A. Suranta, "Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No:17/G/2000/PTUN-MDN)," J. Mercatoria, vol. 6, no. 2, p. 134, Dec. 2013.
D. H. Azzahwari and Z. Idami, "Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif," J. Syiah Kuala Law, vol. 33, no. 2, p. 219, Aug. 2019.
Indroharto, "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II," Jakarta, Indonesia: Pustaka Sinar Harapan, 2003, p. 51.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.