PENDAHULUAN

Kosmetik menjadi salah satu produk yang sering digunakan masyarakat untuk merawat diri dan meningkatkan penampilan. Dalam kehidupan modern, kosmetik telah menjadi kebutuhan yang umum digunakan masyarakat dan bagian dari rutinitas sehari-hari [1].

Penggunaan kosmetik tidak hanya bertujuan merawat penampilan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri penggunanya. Berdasarkan hasil riset eksploratif yang dilakukan oleh Reynaldi Satrio Nugroho (2017) terhadap 36 responden dan dipublikasikan melalui Medium, mengungkapkan bahwa penampilan yang rapi dan terawat sering kali membuat seseorang merasa lebih nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Penggunaan make up juga dapat dipengaruhi berbagai alasan, seperti kepuasan pribadi, memperbaiki penampilan, serta kebutuhan dalam pekerjaan. Make up juga menjadi sarana ekspresi diri yang membantu seseorang merasa lebih nyaman dengan penampilannya [2].

Berbagai kebutuhan tersebut menjadikan kosmetik semakin lekat dengan kehidupan masyarakat dan mendorong peningkatan permintaan terhadap produk kecantikan di pasaran. Tingginya kebutuhan masyarakat mendorong pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia. Berbagai merek lokal mulai menghadirkan produk dengan jenis dan kegunaan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produk-produk tersebut juga semakin mudah ditemukan melalui toko fisik maupun platform perdagangan secara daring [3].

BPOM RI mendefinisikan kosmetik sebagai bahan atau sediaan yang diaplikasikan pada bagian luar tubuh, termasuk kulit, rambut, kuku, bibir, gigi, dan mukosa mulut.Pada penggunaan kosmetik ditujukan untuk membersihkan diri, menjaga serta memelihara penampilan. Pada praktiknya, masyarakat sering kurang memahami tentang penggunaan kosmetik secara tepat, terkhusus pada perempuan sebagai salah satu pengguna kosmetik yang cukup banyak. Hal ini sering kali dipicu oleh maraknya tren kecantikan, dan klaim iklan yang instan, serta minimnya literasi tentang keamanan produk [4].

Rendahnya pemahaman konsumen dapat menyulitkan mereka dalam memastikan keamanan dan legalitas kosmetik yang dibeli. Kemudahan akses terhadap produk kecantikan semakin memperbesar pentingnya pengawasan pemerintah untuk menjamin peredaran kosmetik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun nyatanya pengawasan tersebut dapat dilihat dari masih ditemukannya kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan setelah beredar di masyarakat [5].

Pada 2025, BPOM menemukan 21 produk kosmetik yang komposisinya tidak sesuai dengan data notifikasi, baik dari segi jenis maupun kadar bahan. Ketidaksesuaian tersebut banyak ditemukan pada produk hasil kontrak produksi. Menindaklanjuti temuan itu, BPOM mencabut izin edar atau notifikasi serta memerintahkan penarikan dan pemusnahan produk yang melanggar ketentuan (BPOM, 2025d) [6].

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan notifikasi tidak menghentikan pengawasan terhadap kosmetik setelah produk beredar. Situasi ini memunculkan persoalan terkait penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha serta perlindungan hukum bagi konsumen yang telah membeli produk kosmetik tidak sesuai dengan data terdaftar [7].

Penelitian terdahulu mengenai kosmetik umumnya berfokus pada keamanan dan legalitas produk, pengawasan BPOM, serta perlindungan hukum konsumen. Kajian tersebut menekankan pemenuhan persyaratan produk, kewenangan pengawasan pemerintah, serta hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Ketiga fokus ini menunjukkan bahwa permasalahan kosmetik berkaitan dengan keamanan produk, penegakan hukum administrasi, dan perlindungan konsumen.

Berbeda dari penelitian yang membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah, penelitian ini berfokus pada ketidaksesuaian komposisi kosmetik dengan data notifikasi setelah produk beredar. Hal ini penting karena notifikasi tidak menjamin kesesuaian komposisi produk yang dipasarkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji penegakan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha sekaligus perlindungan hukum bagi konsumen yang telah memperoleh produk tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian hubungan antara sanksi administratif dan perlindungan konsumen berdasarkan temuan BPOM tahun 2025, khususnya terkait pelanggaran komposisi kosmetik dan pemenuhan hak konsumen atas produk yang telah beredar.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu tanpa melakukan penelitian lapangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji aturan hukum, teori, dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, pendekatan deskriptif kuantitatif bertujuan menggambarkan fenomena berdasarkan data berupa angka, persentase, maupun tabel [7]. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber yang relevan mengenai izin edar kosmetik, pengawasan BPOM, penegakan hukum administrasi negara, dan perlindungan konsumen [8].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kosmetik telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dan digunakan dalam berbagai aktivitas, terutama untuk menunjang penampilan wajah. Dalam pengembangannya, produk kosmetik kerap ditambahkan bahan tertentu guna meningkatkan daya tarik dan nilai jual, salah satunya zat pemutih kulit (Widana et al., 2007).

A.Perumusan Awal Pengawasan BPOM dan Kandungan Berbahaya dalam Kosmetik

Pengawasan kosmetik di Indonesia awalnya berada di bawah Departemen Kesehatan melalui Ditjen POM pada pertengahan 1970-an. Selanjutnya, kewenangan tersebut dialihkan kepada BPOM sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen berdasarkan Keppres No. 166 Tahun 2000 yang diperbarui melalui Keppres No. 103 Tahun 2001. Saat ini, kedudukan BPOM diatur dalam Perpres No. 80 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 4, BPOM berwenang menerbitkan izin edar dan sertifikat, memastikan keamanan, manfaat, serta mutu produk, melakukan penyidikan, dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan [9].

Mekanisme izin edar kosmetik mengalami perubahan dari sistem registrasi melalui evaluasi produk menjadi sistem notifikasi. Perubahan ini mengikuti penandatanganan ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme pada 2 September 2003, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Sejak 1 Januari 2011, peredaran kosmetik wajib melalui notifikasi kepada Kepala BPOM, dengan tanggung jawab keamanan, mutu, dan manfaat produk berada pada pelaku usaha. BPOM tetap mengawasi sebelum produk beredar (pre-market), tetapi pengawasannya lebih banyak dilakukan setelah produk beredar (post-market) (Hartono & Rasji, 2025). Hal ini menjelaskan mengapa ketidaksesuaian komposisi pada 21 produk yang dibahas di pendahuluan baru ketahuan setelah produknya ada di pasaran, bukan saat notifikasi diajukan.

Selain mengatur notifikasi, BPOM juga membuat standar bahan kosmetik. Bahan-bahan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu bahan yang dilarang, bahan yang boleh dipakai tetapi dibatasi kadar dan cara penggunaannya, serta pewarna, pengawet, dan tabir surya yang diizinkan. Standar ini terus diperbarui. Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2015 telah digantikan oleh Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 dan diubah melalui Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022. Seluruhnya kini dicabut dan digantikan oleh Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik sebagai dasar pengaturan hidrokuinon dan bahan berbahaya lainnya [10].

Produk pemutih kulit umumnya mengandung bahan aktif seperti hidrokuinon, steroid topikal kuat, dan merkuri. Hidrokuinon berfungsi menghambat enzim tirosinase sehingga produksi melanin berkurang dan kulit tampak lebih cerah. Namun, penggunaannya dapat menimbulkan iritasi, kemerahan, dan rasa terbakar (Selletti, 2020).

Pemakaian hidrokuinon dalam jangka panjang berisiko menyebabkan penumpukan zat pada kulit, kerusakan jaringan, hingga perubahan genetik yang berpotensi memicu kanker. Meskipun demikian, sebagian dokter kulit menilai konsentrasi 2% masih aman, sedangkan di beberapa negara penggunaannya mencapai 4% (Yoshimura, K. Tsukamoto et al., 2011).

Berdasarkan ketentuan BPOM, hidrokuinon tidak diperbolehkan sebagai bahan pemutih dalam kosmetik karena berisiko menimbulkan iritasi, gatal, kemerahan, perubahan warna kulit, dan sensasi terbakar, terutama pada konsentrasi di atas 2% (Rahmadari DH et al., 2021).

Pemakaian hidrokuinon secara terus-menerus, termasuk pada kadar di bawah 2%, dapat menyebabkan leukoderma akibat kerusakan sel melanosit (Lestari WR et al., 2018). Sementara itu, penggunaan berlebihan dalam jangka panjang berisiko memicu hiperpigmentasi, ochronosis, serta kerusakan DNA yang berpotensi menimbulkan efek karsinogenik (BPOM RI, 2008).

BPOM menemukan 55 kosmetik berbahan berbahaya pada periode November 2023–Oktober 2024, terdiri atas 35 produk kontrak produksi, 6 produk industri, dan 14 produk impor. Bahan yang ditemukan meliputi merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, pewarna berbahaya, dan timbal (BPOM, 2024). Pada 2025, ditemukan kembali 16 produk bermasalah, sedangkan operasi Mei 2026 masih mengungkap pelanggaran serupa (BPOM, 2025c; BPOM, 2026). Kandungan tersebut berisiko menyebabkan iritasi, kerusakan ginjal, gangguan fungsi hati, hingga membahayakan janin. Temuan ini menunjukkan bahwa produk kontrak produksi masih mendominasi pelanggaran kosmetik, termasuk ketidaksesuaian komposisi bahan [11].

B.Dasar Hukum: UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan

Pengawasan peredaran kosmetik memiliki landasan konstitusional dalam UUD NRI 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan kewajiban negara melindungi masyarakat, sedangkan Pasal 1 ayat (3) menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pengawasan dan penindakan. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) menjamin hak atas kesehatan dan lingkungan yang baik, sementara Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen agar produk yang beredar sesuai dengan nomor notifikasi dan komposisi yang tercantum. Pasal 28F menjamin hak untuk memperoleh informasi, yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha menuliskan komposisi produk dengan jujur. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) mengatur bahwa perekonomian nasional dijalankan dengan prinsip efisiensi berkeadilan, sehingga persaingan antara produk legal dan ilegal juga menjadi masalah konstitusional [12].

Undang-Undang Kesehatan mewajibkan kosmetik memiliki izin edar untuk menjamin keamanan dan mutu produk. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana berdasarkan ketentuan BPOM dan UU Nomor 17 Tahun 2023. Kasus WBS Cosmetic di Lombok Timur menunjukkan bahwa produk tanpa izin edar tetap dapat dimusnahkan meskipun diklaim aman oleh produsennya. Ketentuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan perizinan dalam melindungi hak konsumen sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 [13].

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggolongkan kosmetik sebagai sediaan farmasi (Pasal 1 angka 12), sehingga wajib memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (2), serta memiliki perizinan berusaha sesuai Pasal 143 ayat (1). Ketentuan tersebut diperjelas melalui PP Nomor 28 Tahun 2024 dan berbagai peraturan BPOM yang mengatur notifikasi, bahan, produksi, penandaan, promosi, serta pengawasan peredaran kosmetik. Artinya, tanggung jawab pelaku usaha tidak berhenti pada kepemilikan nomor notifikasi, tetapi juga mencakup kesesuaian bahan, proses produksi, label, dan promosi dengan ketentuan yang berlaku [14].

C.Syarat Mengajukan Notifikasi (Izin Edar) Kosmetik ke BPOM

Di masyarakat, kosmetik yang sudah "ada BPOM-nya" sebenarnya berarti kosmetik itu sudah memiliki notifikasi. Notifikasi adalah persetujuan dari Kepala BPOM atas pemberitahuan pelaku usaha yang ingin mengedarkan kosmetik di wilayah Indonesia (Pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022). Karena itu, tanda legalitas yang tertera pada kemasan sekarang adalah nomor notifikasi dari BPOM, bukan nomor registrasi dari Departemen Kesehatan seperti yang dikenal sebelum sistem notifikasi berlaku. Menurut Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022, syarat untuk mengajukan notifikasi dapat dirangkum sebagai berikut.

1.Pasal 6 menetapkan bahwa pengajuan notifikasi dapat dilakukan oleh industri kosmetik dalam negeri, pelaku usaha yang menggunakan jasa kontrak produksi, serta importir kosmetik, dengan syarat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Jadi, pemilik merek yang tidak punya pabrik sendiri tetap bisa mengajukan notifikasi, asalkan memiliki perjanjian kontrak produksi dengan industri yang memenuhi ketentuan.

2.Fasilitas produksi kosmetik harus memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Untuk importir dan pemohon kontrak produksi, dibutuhkan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana. Pemeriksaan ini melihat apakah ada penanggung jawab teknis, prosedur pengadaan dan distribusi, catatan persediaan, prosedur penanganan keluhan, dan tempat penyimpanan yang layak (Pasal 21–22).

3.Pendaftaran akun pemohon. Sebelum mengajukan notifikasi, pemohon harus mendaftar terlebih dahulu di sistem elektronik BPOM untuk mendapatkan hak akses (Pasal 20–26).

4.Pelaku usaha wajib memastikan produk kosmetik memenuhi standar keamanan, manfaat, mutu, label, dan klaim sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Semua itu harus dicatat dalam DIP sebelum notifikasi diajukan (Pasal 3). Isi DIP antara lain data administratif, data mutu dan keamanan bahan serta produk jadi, dan data yang mendukung klaim manfaat produk.

5.Formula kosmetik harus bebas dari bahan terlarang dan memenuhi batas kadar sesuai Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025, sedangkan label serta klaim wajib mengikuti Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024.

6.Pembayaran dan evaluasi. Saat mengajukan notifikasi, pemohon membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara elektronik (Pasal 29). BPOM memberi keputusan paling lama 14 hari (Pasal 30). Jika BPOM meminta klarifikasi, pemohon punya waktu 14 hari untuk menjawabnya (Pasal 32).

7.Masa berlaku. Notifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan bisa diperpanjang melalui pembaruan (Pasal 45 ayat (1)).

Dari syarat-syarat di atas, terlihat di mana letak masalah pada kasus 21 produk. Komposisi yang tertulis dalam DIP dan data notifikasi adalah pernyataan pelaku usaha kepada negara dan konsumen. Kalau produk yang dibuat ternyata berbeda jenis atau kadar bahannya, maka secara hukum produk itu bukan lagi produk yang dinotifikasi. Pelanggaran ini kebanyakan terjadi pada kontrak produksi (BPOM, 2025d), sehingga hubungan antara pemberi kontrak (pemilik merek) dan penerima kontrak (industri) perlu diawasi lebih ketat. Perlu diketahui juga, BPOM sudah menyusun rancangan peraturan baru tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetik yang dikonsultasikan kepada publik pada September 2025. Namun, sejauh penelusuran penulis, Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 masih menjadi aturan yang berlaku [15].

D.Dampak Penggunaan Kosmetik

Penggunaan kosmetik dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif pada kulit. Efek yang diharapkan tentu manfaatnya, bukan gangguan kulit akibat penggunaan yang tidak tepat (Tranggono, 1996) [16]. Untuk mengurangi risiko tersebut, produk baru sebaiknya diuji terlebih dahulu pada kulit. Kosmetik yang tidak cocok dapat memicu reaksi seperti kemerahan, gatal, hingga munculnya noda hitam [17].

Pengaruh kosmetik terhadap kulit ditentukan oleh empat faktor, yaitu kondisi pengguna, lingkungan, kualitas produk, serta perpaduan ketiganya [18].

1.Faktor manusia: Warna dan jenis kulit memengaruhi reaksi terhadap kosmetik karena perbedaan struktur serta pigmen melanin.

2.Faktor iklim: Kondisi iklim turut menentukan kecocokan kosmetik, sehingga produk untuk wilayah tropis dan subtropis perlu disesuaikan.

3.Faktor kosmetik: Bahan berbahaya, kualitas rendah, dan proses pengolahan yang tidak tepat dapat memicu iritasi, alergi, serta kerusakan kulit.

4.Faktor gabungan: Ketidaksesuaian antara bahan, proses pembuatan, kondisi pengguna, dan lingkungan dapat menimbulkan gatal, rasa panas, alergi, hingga pengelupasan kulit.

E.Pengaruh Pelanggaran Izin Edar terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha

Subbab sebelumnya membahas dampak kosmetik terhadap kulit. Pada subbab ini, yang dibahas adalah pengaruh pelanggaran izin edar terhadap konsumen, pelaku usaha yang taat aturan, dan efektivitas pengawasan. Data pengawasan BPOM selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Temuan pengawasan kosmetik oleh BPOM, 2024–2026

Sumber: diolah dari siaran pers dan penjelasan publik BPOM (2024, 2025a, 2025b, 2025c, 2025d, 2026).

Bagi konsumen, pelanggaran izin edar tidak hanya berpengaruh pada kesehatan seperti yang sudah dijelaskan pada subbab D, tetapi juga pada hak atas informasi dan kerugian secara ekonomi. Pada kasus ketidaksesuaian komposisi, konsumen membeli produk yang isinya tidak sama dengan yang tertulis, padahal label dan nomor notifikasinya terlihat resmi. Konsumen hampir tidak mungkin mengetahui perbedaan kadar bahan sendiri, sehingga hanya pengujian dari BPOM yang bisa membuktikannya. Saat produk ditarik dari peredaran, konsumen yang sudah membeli ikut rugi, kecuali pelaku usaha mau memberikan ganti.

Pelanggaran ini juga merugikan pelaku usaha yang taat dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Kosmetik tanpa izin edar mencapai 79,9% dari temuan pada Februari 2025 dan 86,83% pada Mei 2026, dan sebagian besar merupakan produk impor (BPOM, 2025b; BPOM, 2026). Artinya, produk ilegal bersaing langsung dengan produk legal di pasar. Produk ilegal bisa dijual lebih murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyusun DIP, menerapkan CPKB, dan menguji mutu, sehingga persaingannya menjadi tidak sehat bagi industri yang patuh. Di sisi lain, kasus 21 produk dan isu relabelling menunjukkan bahwa nomor notifikasi belum tentu menjamin isi produk (BPOM, 2025a; BPOM, 2025d). Kalau hal ini tidak ditangani secara terbuka, kepercayaan konsumen terhadap sistem notifikasi bisa menurun [19].

Pengawasan juga semakin sulit karena pelanggaran kini banyak terjadi di ruang digital. Nilai temuan daring pada 2026 mencapai Rp260,7 miliar, sekitar tujuh kali lebih besar dari temuan luring yang sebesar Rp35,8 miliar. Selain itu, 94,02% tautan yang dipantau BPOM ternyata melanggar ketentuan (BPOM, 2026). Promosi oleh influencer membuat produk ini semakin cepat menyebar, sehingga BPOM mengingatkan bahwa promosi kosmetik wajib mengikuti Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 (BPOM, 2025b). Masalahnya, tautan yang sudah diturunkan bisa muncul lagi lewat akun lain, sehingga pengawasan yang hanya mengandalkan penurunan tautan akan selalu tertinggal [20].

F.Perlindungan Hukum bagi Konsumen

Hadjon (1987) membedakan perlindungan hukum menjadi preventif untuk mencegah sengketa dan represif untuk menyelesaikan sengketa setelah pelanggaran. Dalam konteks kosmetik, keduanya melindungi konsumen sebelum dan sesudah pembelian produk.

Perlindungan konsumen dilakukan melalui notifikasi, DIP, penerapan CPKB, serta pengawasan BPOM berupa pengujian dan publikasi produk berbahaya. Upaya ini menjamin hak konsumen atas keamanan dan informasi yang benar (Pasal 4 UUPK), sekaligus menegaskan kewajiban pelaku usaha menjaga mutu dan kejujuran informasi produk (Pasal 7 UUPK) [21].

Perlindungan represif dapat ditempuh melalui penarikan produk yang tidak sesuai label, komposisi, atau mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUPK. Konsumen yang dirugikan berhak memperoleh ganti rugi berdasarkan Pasal 19, sementara pembuktian unsur kesalahan menjadi tanggung jawab pelaku usaha sesuai Pasal 28. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui BPSK atau peradilan umum (Pasal 45), termasuk melalui gugatan kelompok, lembaga perlindungan konsumen, maupun pemerintah apabila kerugian dialami banyak pihak (Pasal 46).

Namun, masih ada celah di antara kedua bentuk perlindungan tersebut. Pencabutan notifikasi, penarikan, dan pemusnahan memang melindungi konsumen ke depannya, tetapi tidak otomatis mengganti kerugian konsumen yang sudah membeli atau memakai produknya. Pada kasus 21 produk, daftar produknya hanya dimuat sebagai lampiran siaran pers (BPOM, 2025d), sehingga kemungkinan banyak konsumen tidak tahu bahwa produk yang mereka miliki termasuk yang ditarik. Kerugian per orang yang relatif kecil juga membuat konsumen enggan menempuh jalur BPSK atau pengadilan. Akibatnya, hak ganti rugi dalam Pasal 19 UUPK sering tidak terwujud jika tidak ada aturan yang mewajibkan pelaku usaha menyediakan layanan pengembalian dana.

G.Sanksi terhadap Pelanggaran Izin Edar Kosmetik

Dalam hukum administrasi negara, sanksi administratif adalah alat yang digunakan pemerintah untuk memaksa masyarakat mematuhi aturan yang dibuatnya. Ridwan HR (2018) membagi sanksi administratif menjadi paksaan pemerintahan, pencabutan keputusan, uang paksa, dan denda. Dalam pengawasan kosmetik, pencabutan notifikasi termasuk pencabutan keputusan, sedangkan penarikan dan pemusnahan produk merupakan paksaan pemerintahan.

Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 mengatur sanksi berupa peringatan, pencabutan notifikasi, dan pembatasan akses pengajuan dokumen maksimal satu tahun. Pencabutan dilakukan jika kosmetik tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, tidak sesuai notifikasi, atau tidak memiliki DIP. Untuk penjualan daring, Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 jo. Nomor 30 Tahun 2025 menetapkan sanksi hingga penarikan produk dan penutupan sistem elektronik. Sementara itu, Pasal 143 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 mengatur sanksi administratif atas pelanggaran standar produk, sedangkan Pasal 60 UUPK memberi kewenangan kepada BPSK menjatuhkan ganti rugi maksimal Rp200 juta.

Pelanggaran berat dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 mengancam pelanggaran standar keamanan, manfaat, dan mutu sediaan farmasi dengan penjara maksimal 12 tahun atau denda Rp5 miliar. Sementara itu, Pasal 62 ayat (1) UUPK menetapkan ancaman penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp2 miliar, disertai pidana tambahan sebagaimana Pasal 63, seperti perampasan barang, ganti rugi, penarikan produk, dan pencabutan izin. Penerapannya juga harus memperhatikan KUHP Nasional dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 [22].

Dari kasus-kasus yang dikumpulkan, terlihat bahwa sanksi diberikan secara bertingkat. Pada kasus 21 produk, BPOM memilih jalur administratif, yaitu mencabut notifikasi serta memerintahkan penarikan dan pemusnahan produk berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 (BPOM, 2025d). Pada isu relabelling, BPOM memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan, pencabutan notifikasi, dan penutupan akses notifikasi, sambil menelusuri kemungkinan adanya unsur pidana (BPOM, 2025a). Kasus WBS Cosmetic di Lombok Timur memperlihatkan dua sisi masalah. Pada 4 Agustus 2025, Balai Besar POM di Mataram memusnahkan 1.500 hand body lotion WBS yang terbukti mengandung merkuri, padahal produk tersebut sudah memiliki notifikasi. Pelaku terancam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 (RRI, 2025; Radar Lombok, 2025). Sebulan kemudian, stok WBS tanpa izin edar dimusnahkan meski perusahaan mengklaim produknya bebas merkuri (Poros Lombok, 2025). Kasus ini menunjukkan bahwa kosmetik berbahaya tetap dapat ditindak meski bernotifikasi, sedangkan produk tanpa izin tetap melanggar hukum meskipun diklaim aman.

Meski begitu, penerapan sanksi masih memiliki kendala. Kusumaputri dan Serfiyani (2026) menemukan adanya ketidakkonsistenan dalam pemberian sanksi pencabutan izin edar, misalnya pencabutan langsung tanpa sanksi bertahap, kurangnya perhatian pada asas due process, dan penilaian tingkat pelanggaran yang berbeda-beda. Selain itu, pencabutan notifikasi pada satu produk tidak menghalangi pemilik merek untuk tetap menjual produk lain atau mengajukan notifikasi baru. Oleh karena itu, penutupan akses notifikasi dan pengumuman identitas pelanggar penting dilakukan agar pelaku usaha jera [23].

H.Cara Memilih Kosmetik yang Baik

Sebelum membeli kosmetika sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.Kenali jenis kulit dengan tepat

Perbedaan jenis kulit mengharuskan konsumen mengenali kondisi kulit sebelum memilih kosmetik. Pemeriksaan dilakukan pada kulit yang telah dibersihkan dengan pencahayaan cukup agar tekstur, pori-pori, pigmentasi, dan kelainan kulit terlihat. Analisis ini penting untuk menentukan perawatan yang sesuai (BPOM RI, 2007). Namun, kecocokan produk dengan kulit tidak menghapus kewajiban pelaku usaha memenuhi standar keamanan dan mutu kosmetik.

2.Memilih produk kosmetik yang mempunyai nomor registrasi dari Departemen Kesehatan

Kosmetik tanpa nomor registrasi berisiko mengandung bahan terlarang atau melebihi batas yang ditetapkan, seperti hidrokuinon dan merkuri, sehingga membahayakan kesehatan kulit (BPOM RI, 2007).

Secara regulatif, legalitas kosmetik perlu dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan notifikasi yang berlaku dan kesesuaian produk dengan data yang didaftarkan kepada BPOM. Nomor notifikasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan produk. Apabila komposisi kosmetik tidak sesuai dengan data notifikasi, pelaku usaha tetap dapat dikenai tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

3.Hati-hati dengan produk yang sangat cepat memberikan hasil

Kosmetik yang memberikan hasil instan, seperti pemutih kulit, berisiko mengandung bahan melebihi batas aman sehingga penggunaannya perlu diawasi dokter (BPOM RI, 2007).

Dari sisi hukum administrasi, klaim manfaat produk perlu didukung oleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh mengabaikan ketentuan keamanan kosmetik. Dugaan adanya bahan yang dilarang atau ketidaksesuaian kadar harus ditindaklanjuti melalui pengawasan dan pemeriksaan oleh BPOM untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran.

4.Membeli kosmetik secukupnya pada tahap awal

Kecocokan kosmetik belum dapat dipastikan saat pertama digunakan, sehingga perlu diuji dalam jumlah kecil terlebih dahulu (BPOM RI, 2007).

Meskipun penggunaan awal dalam jumlah terbatas dapat menjadi pertimbangan konsumen, langkah tersebut tidak menjamin legalitas maupun keamanan produk. Oleh karena itu, tanggung jawab pemenuhan persyaratan produk tetap berada pada pelaku usaha, sedangkan BPOM berwenang melakukan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

5.Perhatikan keterangan-keterangan yang tercantum pada label maupun kemasan

Konsumen perlu memeriksa komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan nomor registrasi pada kemasan karena produk yang tidak terdaftar di BPOM belum terjamin keamanannya (BPOM RI, 2007) [24].

Dalam evaluasi hukum, pencantuman informasi pada label harus dinilai berdasarkan ketentuan pelabelan kosmetik yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kondisi produk yang sebenarnya. Ketidaksesuaian informasi atau komposisi dengan data notifikasi dapat menjadi dasar bagi BPOM untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan tindakan administratif sesuai tingkat pelanggaran. Bagi konsumen yang telah memperoleh produk bermasalah, perlindungan hukum juga perlu diperhatikan melalui mekanisme pengaduan, penarikan produk, dan pertanggungjawaban pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pemilihan kosmetik tidak cukup dipahami sebagai tindakan pencegahan oleh konsumen, tetapi juga perlu ditempatkan dalam kerangka kepatuhan hukum pelaku usaha dan pengawasan pemerintah. Hal ini relevan dengan penelitian ini karena legalitas notifikasi harus disertai kesesuaian komposisi produk, sedangkan pelanggaran yang ditemukan setelah produk beredar perlu dianalisis dari aspek penegakan sanksi administrasi dan perlindungan hukum konsumen.

I.Solusi

Cara memilih kosmetik dari sisi konsumen sudah dijelaskan pada subbab H. Karena masalah utama dalam penelitian ini adalah produk yang tetap bermasalah walaupun sudah bernotifikasi, solusi berikut lebih difokuskan pada perbaikan sistem pengawasan, penegakan sanksi, dan pemulihan hak konsumen.

1.Memperketat pengawasan kontrak produksi. Produk kontrak produksi paling banyak ditemukan mengandung bahan berbahaya dan tidak sesuai komposisinya (BPOM, 2024; BPOM, 2025c; BPOM, 2025d). Oleh karena itu, BPOM perlu melakukan sampling dan menguji kesesuaian formula dengan DIP secara acak pada produksi awal setelah notifikasi terbit, serta memeriksa pemberi dan penerima kontrak secara berkala. Perjanjian kontrak produksi juga sebaiknya mencantumkan kewajiban pengendalian mutu dan tanggung jawab bersama atas kesesuaian komposisi.

2.Menghubungkan data notifikasi dengan platform daring. Karena 94,02% tautan yang dipantau melanggar ketentuan (BPOM, 2026), pengawasan sebaiknya tidak hanya berupa penurunan tautan setelah terjadi pelanggaran. Nomor notifikasi perlu dicek terlebih dahulu sebelum produk bisa dijual di marketplace, melalui kerja sama BPOM, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA).

3.Membuat pedoman sanksi yang bertahap dan transparan. Untuk mengatasi ketidakkonsistenan yang ditemukan Kusumaputri dan Serfiyani (2026), BPOM perlu membuat pedoman tingkatan sanksi yang jelas, memberikan sanksi lebih berat kepada pelanggar yang mengulangi perbuatannya, mengumumkan identitas pemilik merek dan tidak hanya nama produknya, serta membawa kasus ke jalur pidana jika ditemukan bahan berbahaya.

4.Menjamin pemulihan hak konsumen. Setiap perintah penarikan produk sebaiknya disertai kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyediakan layanan pengembalian dana atau penggantian produk sesuai Pasal 19 UUPK. Daftar produk yang ditarik juga perlu diumumkan dengan cara yang mudah diakses masyarakat, bukan hanya sebagai lampiran. Lembaga perlindungan konsumen dapat menggunakan gugatan kelompok sesuai Pasal 46 UUPK jika kerugian dialami banyak konsumen. Untuk memastikan kewajiban tersebut dipatuhi, perlu dibentuk mekanisme pengembalian dana yang terstruktur, mulai dari kewajiban pelaku usaha mengumumkan prosedur klaim, menyediakan batas waktu pengembalian dana, hingga melaporkan penyelesaian klaim kepada BPOM atau lembaga pengawas terkait. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban ganti rugi dapat ditindak melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dan pengenaan sanksi sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Marketplace juga perlu memfasilitasi pengajuan klaim dan menahan pembayaran kepada penjual apabila diperlukan sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini diharapkan membuat hak konsumen atas pengembalian dana tidak berhenti sebagai kewajiban normatif, tetapi dapat dilaksanakan secara nyata.

5.Menegakkan tanggung jawab pihak yang mempromosikan. Influencer, afiliator, dan penjual perlu memastikan produk sudah memiliki nomor notifikasi sebelum mempromosikannya, sesuai Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 (BPOM, 2025b).

6.Meningkatkan kesadaran konsumen. Konsumen perlu menerapkan Cek KLIK, memverifikasi nomor notifikasi melalui situs atau aplikasi BPOM, serta melaporkan produk mencurigakan dan efek samping melalui kanal HALOBPOM. Pemeriksaan juga perlu beralih dari nomor registrasi Departemen Kesehatan ke nomor notifikasi BPOM [25].

KESIMPULAN

Penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin edar kosmetik mencakup pengawasan atas kesesuaian produk dengan data notifikasi selama produk beredar. Kasus pencabutan notifikasi 21 produk kosmetik menunjukkan bahwa kepemilikan nomor notifikasi belum menjamin pelaku usaha mempertahankan komposisi yang telah didaftarkan. Pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan kesesuaian produknya, termasuk ketika produksi dilakukan melalui pihak lain. Pencabutan notifikasi, penarikan, dan pemusnahan produk menjadi tindakan administratif untuk menghentikan peredaran kosmetik yang melanggar ketentuan. Namun, pelanggaran yang masih ditemukan pada produk kontrak produksi dan penjualan daring menunjukkan perlunya pengawasan setelah produk beredar serta penerapan sanksi yang konsisten, sesuai tingkat pelanggaran, dan memperhatikan prosedur hukum. Selain pengawasan pasca-edar, diperlukan pula audit kualifikasi sejak tahap awal pemberian izin atau notifikasi terhadap industri penerima kontrak produksi. Audit ini perlu mencakup kemampuan fasilitas produksi, penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik, pengendalian mutu, serta kemampuan menjaga kesesuaian komposisi dengan dokumen yang diajukan. Langkah tersebut dapat membantu mengidentifikasi risiko sejak awal dan mencegah ketidaksesuaian produk setelah dipasarkan.

Perlindungan hukum bagi konsumen mencakup pencegahan melalui pengawasan produk dan pemberian informasi yang benar, serta pemulihan kerugian melalui ganti rugi dan penyelesaian sengketa. Penarikan produk dapat mencegah kerugian lebih lanjut, tetapi belum dengan sendirinya memulihkan hak konsumen yang telah membeli atau menggunakan produk tersebut. Karena itu, tindak lanjut penarikan perlu disertai informasi yang mudah diakses dan mekanisme pengembalian dana atau bentuk ganti rugi yang sesuai dengan kerugian konsumen. Penguatan pengawasan kontrak produksi dan pemeriksaan nomor notifikasi pada platform penjualan daring juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran berulang. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum perlu dilihat dari kepatuhan pelaku usaha setelah penindakan dan terpenuhinya hak konsumen yang dirugikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan artikel ini. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan hukum administrasi negara, khususnya dalam memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran izin edar kosmetik oleh BPOM serta meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen demi terwujudnya keamanan produk dan kepastian hukum di masyarakat. Dalam penyusunan artikel ini, AI digunakan sebagai alat bantu penyuntingan bahasa. Hasil penggunaan AI telah diperiksa dan diverifikasi oleh penulis, yang tetap bertanggung jawab atas isi dan keakuratan artikel.