Rinto Setiyawan (1), Alessandro Rey Nearson (2), Prayogi Restia Saputra (3)
General Background: International legal personality, democratic legitimacy, and governmental organization represent distinct yet interconnected dimensions of contemporary state theory. Specific Background: The Montevideo Convention of 1933 establishes four criteria for statehood, while constitutional principles of popular sovereignty address the legitimate foundations and exercise of political authority. Knowledge Gap: Conceptual discussions frequently conflate permanent population, citizenship, sovereign political communities, and governmental institutions, obscuring the distinction between state existence and democratic governance. Aims: This study develops a normative analytical model using doctrinal examination, structured conceptual comparison, and relational synthesis of international legal principles and constitutional concepts. Results: The analysis differentiates population as a demographic category, citizenship as legal membership, and the people as a collective source of political sovereignty. It identifies seven interconnected dimensions comprising the people, state, state institutions, state apparatus, government, politics, and statesmanship. These dimensions distinguish legal existence, institutional organization, public administration, political processes, and ethical leadership without modifying international statehood requirements. Novelty: The framework establishes an integrated conceptual classification linking heterogeneous dimensions of state governance while preserving the legal distinction between international statehood criteria and democratic legitimacy. Implications: The proposed model supports constitutional interpretation, institutional analysis, governance assessment, and future empirical inquiry; however, its conceptual propositions require independent empirical examination.
Highlights:
Keywords: Statehood, Popular Sovereignty, Democratic Legitimacy, Constitutional Theory, State Governance
Pembicaraan mengenai negara kerap mencampurkan tiga persoalan yang berbeda, yaitu apakah suatu entitas merupakan negara dalam hukum internasional, dari mana kewenangan publik memperoleh legitimasi, dan bagaimana kewenangan tersebut diselenggarakan untuk menghasilkan manfaat publik. Perbedaan ini penting karena syarat keberadaan negara tidak identik dengan syarat demokrasi, kualitas pemerintahan, ataupun keadilan sosial.[1] Dalam perdebatan Indonesia, istilah negara, pemerintah, rakyat, penduduk, dan warga negara juga kerap digunakan bergantian, padahal masing-masing memiliki konsekuensi konseptual dan hukum yang berlainan.[2] Konvensi tentang Hak dan Kewajiban Negara yang ditandatangani di Montevideo pada 26 Desember 1933 menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa negara sebagai subjek hukum internasional seharusnya memiliki penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Keempat kriteria tersebut menjadi rujukan penting dalam pembahasan statehood, walaupun penerapannya dalam praktik dan hubungan dengan pengakuan internasional tetap menjadi bahan perdebatan.[3] Pasal 3 Konvensi bahkan menyatakan bahwa eksistensi politik negara tidak bergantung pada pengakuan negara lain; dengan demikian, menyamakan Montevideo dengan sekadar prosedur pengakuan diplomatik juga tidak tepat.[4]
Berbeda dari fokus tersebut, Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.[5] Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.[6] Dengan demikian, “penduduk tetap” dalam Montevideo tidak dapat langsung disamakan dengan “rakyat” sebagai pemegang kedaulatan, atau “warga negara” sebagai status keanggotaan hukum dalam negara. Ketiganya saling berhubungan, tetapi tidak sebangun. Artikel ini bertolak dari kerangka konseptual Sekolah Negarawan yang membedakan tujuh dimensi: rakyat, negara, lembaga negara, aparatur negara, pemerintah, politik, dan negarawan. Kerangka tersebut dimaksudkan untuk mengisi ruang analitis di antara pembahasan statehood dan evaluasi penyelenggaraan negara, bukan untuk menambahkan tiga unsur baru pada Pasal 1 Montevideo. Literatur tentang pembedaan negara dan pemerintah, kualitas pemerintahan, birokrasi profesional, dan akuntabilitas menyediakan dasar pembanding yang diperlukan agar model tidak berhenti sebagai daftar istilah.[7]
Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana perbedaan konsep penduduk, warga negara, dan rakyat dalam hukum internasional serta tata negara Indonesia; (2) bagaimana empat kriteria Montevideo dapat dibedakan dari tujuh dimensi penyelenggaraan negara; dan (3) hubungan konseptual serta proposisi teruji apa yang dapat diturunkan dari model tersebut? Argumen utama artikel ialah bahwa keberadaan negara, legitimasi demokratis, struktur pelaksanaan kewenangan, dan orientasi etis negara perlu diperlakukan sebagai lapisan yang berbeda tetapi saling terkait.
Penelitian menggunakan pendekatan konseptual-normatif melalui tiga langkah, pertama pembacaan doktrinal terhadap Pasal 1 dan Pasal 3 Konvensi Montevideo 1933 serta ketentuan relevan UUD 1945; kedua perbandingan konsep statehood, citizenship, popular sovereignty, state–government distinction, bureaucracy, accountability, dan governance; ketiga adalah sintesis relasional atas tujuh dimensi yang diusulkan. Pendekatan ini mengikuti prinsip telaah literatur untuk pengembangan teori, dengan penegasan bahwa transparansi pemilihan bahan diperlukan agar hasilnya dapat dikritik. Korpus penelitian dipilih secara purposif berdasarkan relevansi langsung pada objek dan batas konsep, bukan melalui penelusuran sistematis yang exhaustif. Sumber primer mencakup Konvensi Montevideo dan UUD 1945; sumber sekunder mencakup kajian negara dan pemerintahan, kualitas institusi, birokrasi, akuntabilitas, dan kapasitas negara. Analisis berlangsung melalui (a) pemisahan jenis konsep yaitu status demografis, status hukum, sumber legitimasi, organisasi, institusi, profesi, proses, dan kualitas etis; (b) pemeriksaan kemungkinan tumpang tindih dan kesalahan kategori; serta (c) penurunan proposisi yang memungkinkan pengujian dengan studi kasus, analisis dokumen, dan survei kelembagaan. Validitas yang dapat diklaim pada tahap ini adalah konsistensi argumentasi konseptual, bukan hubungan kausal yang telah dibuktikan secara empiris.
Empat kriteria Montevideo merujuk pada syarat identifikasi negara sebagai pribadi hukum internasional. Penduduk tetap menunjukkan adanya komunitas manusia yang berhubungan secara relatif berkelanjutan dengan entitas teritorial; wilayah tertentu menunjukkan dasar spasial yurisdiksi; pemerintahan menunjukkan organisasi otoritas; sedangkan kapasitas hubungan luar negeri menunjuk kemampuan bertindak secara eksternal. Tidak satu pun rumusan Pasal 1 mensyaratkan pemilu, referendum, bentuk republik, atau satu desain tertentu mengenai partisipasi rakyat.[8]
Karena itu, kritik bahwa Montevideo “masih memakai penduduk, bukan rakyat” perlu ditempatkan secara presisi. Pilihan istilah permanent population bukan kekeliruan yang harus dikoreksi menjadi sovereign people. Kriteria penduduk tetap menjawab pertanyaan demografis-yuridis mengenai eksistensi negara, sedangkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan menjawab pertanyaan legitimasi demokratis. Mengganti unsur pertama dengan rakyat berdaulat justru akan mengubah fungsi doktrin Montevideo dan berisiko mengecualikan entitas yang secara hukum internasional tetap diperlakukan sebagai negara meskipun tidak demokratis. Konvensi Montevideo juga tidak identik dengan pernyataan bahwa pengakuan negara lain menciptakan negara. Pasal 3 menggarisbawahi independensi eksistensi politik dari pengakuan, walaupun status dan efektivitas kenegaraan tetap memunculkan persoalan sulit dalam praktik internasional.[9] Dengan demikian, istilah “pasca-Konvensi Montevideo” dalam judul penelitian ini menunjuk perkembangan perspektif analisis setelah 1933, bukan pencabutan, penggantian, atau koreksi hukum atas konvensi tersebut.
Penduduk adalah kategori keterikatan tempat tinggal atau domisili dalam suatu wilayah. Dalam tata negara Indonesia, Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyebut penduduk sebagai warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.[10] Karena itu, penduduk tidak selalu warga negara. Seorang warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dapat menjadi penduduk, tanpa otomatis memperoleh hak politik nasional yang secara hukum diperuntukkan bagi warga negara.
Warga negara adalah kategori keanggotaan hukum-politik dalam negara yang ditentukan oleh aturan kewarganegaraan. Status ini menimbulkan hak dan kewajiban tertentu yang tidak selalu bergantung pada tempat tinggal. Seorang warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tetap berkewarganegaraan Indonesia selama statusnya tidak berubah menurut hukum. Dengan demikian, warga negara tidak identik dengan penduduk Indonesia pada suatu waktu tertentu. Rakyat dalam pengertian kedaulatan adalah kategori kolektif-politik yang digunakan untuk menunjuk sumber legitimasi tertinggi dalam sistem demokrasi konstitusional. Dalam kerangka Sekolah Negarawan, rakyat dirumuskan sebagai komunitas politik pemilik kedaulatan yang membentuk negara, memberikan mandat kewenangan, dan menjadi tujuan akhir penyelenggaraan negara. Rumusan ini bersifat normatif: ia menerangkan kedudukan kolektif rakyat sebagai prinsip demokrasi, bukan menyatakan bahwa setiap penduduk atau setiap warga negara secara individual memegang semua kewenangan negara.
Ketiga kategori beririsan tetapi tidak identik. Tidak seluruh penduduk merupakan warga negara; tidak seluruh warga negara sedang tinggal sebagai penduduk di dalam wilayah; dan “rakyat” sebagai subjek kedaulatan adalah konsep kolektif yang secara hukum dijalankan melalui mekanisme konstitusi, bukan sinonim administratif untuk daftar penduduk. Pembedaan ini sekaligus menghindari kesimpulan keliru bahwa suatu negara tidak memiliki rakyat hanya karena tidak pernah menyelenggarakan referendum konstitusi. Persoalan referendum lebih tepat dikaji sebagai masalah bentuk partisipasi dan legitimasi demokratis, bukan penghapusan keberadaan warga negara atau negara itu sendiri.
Tabel 1. Pembedaan konseptual penduduk, warga negara, dan rakyat (analisis penulis berdasarkan [1] dan [3]).
Dimensi pertama, rakyat, ditempatkan sebagai sumber legitimasi dan orientasi manfaat publik. Dimensi kedua, negara, merupakan organisasi politik-hukum yang menjalankan kewenangan dalam wilayah tertentu. Definisi Sekolah Negarawan menekankan negara sebagai organisasi yang dibentuk oleh rakyat untuk menjalankan kedaulatan melalui lembaga, aparatur, dan pemerintah periodik secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan serta kesejahteraan. Definisi ini relevan sebagai ideal negara demokratis, tetapi bukan definisi yang dapat diterapkan secara deskriptif kepada seluruh negara dalam hukum internasional.[11]
Dimensi ketiga, lembaga negara, adalah struktur yang menjalankan fungsi dan kewenangan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Tidak semua lembaga dibentuk langsung oleh konstitusi; sebagian dibentuk oleh undang-undang. Dimensi keempat, aparatur negara, adalah tenaga profesional yang menyelenggarakan fungsi negara dan pemerintahan serta menopang kontinuitas pelayanan. Pembedaan antara struktur lembaga dan kapasitas aparaturnya membantu memisahkan persoalan desain kewenangan dari persoalan profesionalitas, integritas, dan implementasi.[12] Dimensi kelima, pemerintah, dipakai dalam arti sempit sebagai kepemimpinan eksekutif yang memperoleh mandat secara periodik dan memimpin arah kebijakan. Definisi operasional ini harus dibedakan dari istilah government dalam Montevideo, yang tidak mensyaratkan sifat periodik-demokratis, dan dari pemerintah dalam arti luas yang kadang mencakup keseluruhan mesin penyelenggaraan pemerintahan.[13]
Dimensi keenam, politik, adalah proses memperoleh, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan kewenangan dalam penyelenggaraan negara. Ini merupakan definisi normatif-operasional, bukan klaim bahwa politik secara empiris selalu berlangsung secara efektif, efisien, dan transparan. Dimensi ketujuh, negarawan, adalah kualitas personal yang ditandai kebijaksanaan, pengetahuan kenegaraan, visi jangka panjang, integritas, dan penghormatan pada pembatasan konstitusional. Negarawan bukan organ negara, status hukum yang otomatis melekat pada pejabat, ataupun sumber kedaulatan yang bersaing dengan rakyat. Ketujuh dimensi bersifat heterogen secara ontologis: rakyat adalah kolektivitas politik; negara adalah organisasi; lembaga negara adalah struktur; aparatur adalah kategori pelaksana; pemerintah adalah kepemimpinan eksekutif; politik adalah proses; dan negarawan adalah kualitas normatif pribadi. Karena itu, model ini tidak boleh dibaca sebagai tujuh unsur pembentuk negara yang setara atau sebagai rantai sebab-akibat linear. Keunggulannya justru terletak pada pemisahan kategori yang selama ini mudah tercampur dalam pembahasan publik.
Tabel 2. Tujuh dimensi dan prinsip pembeda analitis (konstruksi konseptual penulis).
Pemetaan lintas kerangka perlu menghindari kesan bahwa setiap unsur Montevideo memiliki padanan satu-ke-satu dalam model tujuh dimensi. Unsur permanent population berhubungan dengan basis manusia suatu negara, tetapi konsep rakyat menambahkan pertanyaan mengenai legitimasi politik yang tidak dimaksudkan dijawab oleh Montevideo. [14] Unsur defined territory terkait dengan ruang yurisdiksi negara, tetapi model tujuh dimensi tidak menjadikan wilayah sebagai dimensi tersendiri karena fokusnya bukan syarat eksistensi melainkan penyelenggaraan.
Unsur government dalam Montevideo berhubungan dengan keberadaan organisasi pemerintahan. Dalam model Sekolah Negarawan, analisisnya dipecah menjadi struktur lembaga, aparatur profesional, dan kepemimpinan eksekutif periodik untuk konteks demokratis. Unsur kapasitas hubungan luar negeri berkaitan dengan kapasitas negara bertindak secara eksternal, sedangkan model tujuh dimensi dapat menjelaskan bagaimana keputusan luar negeri memperoleh legitimasi, diproses secara politik, dijalankan lembaga, dan dilaksanakan aparatur. Pemetaan ini merupakan perluasan pertanyaan analitis, bukan perluasan syarat kenegaraan.[15]
Tabel 3. Pemetaan non-ekivalen antara kriteria kenegaraan dan dimensi tata kelola.
Kerangka relasional dapat dibaca melalui empat tingkat. Pada tingkat eksistensial-yuridis, Montevideo menjelaskan kriteria keberadaan negara. Pada tingkat legitimasi konstitusional, rakyat sebagai sumber kedaulatan memberikan dasar demokratis bagi kewenangan publik.[16] Pada tingkat kelembagaan-operasional, negara, lembaga, aparatur, pemerintah, dan proses politik menentukan bagaimana kewenangan dialokasikan, digunakan, serta diawasi. Pada tingkat evaluatif-etis, kenegarawanan dan tujuan kesejahteraan memberi orientasi bagi penilaian jangka panjang. Keempat tingkat saling memengaruhi, tetapi tidak dapat saling menggantikan.[17] Bagi Indonesia, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyediakan landasan kedaulatan rakyat, sedangkan Pasal 26 memberi pembedaan eksplisit antara warga negara dan penduduk. Kerangka tujuh dimensi mengingatkan bahwa pemilu mengisi kepemimpinan periodik, bukan memindahkan kepemilikan negara kepada pemenang pemilu. Lembaga negara mempunyai kewenangan berbeda; aparatur harus melayani berdasarkan hukum; politik harus terbuka bagi pengawasan; dan klaim kenegarawanan tidak dapat membenarkan pengabaian hak warga maupun prosedur konstitusional.
Kualitas tata kelola tidak dapat direduksi pada efisiensi administrasi. Literatur kualitas pemerintahan menekankan pentingnya ketidakberpihakan institusi, sementara akuntabilitas memerlukan hubungan yang memungkinkan tindakan aktor dijelaskan, dipertanyakan, dinilai, dan diberi konsekuensi. Kapasitas negara juga dipengaruhi hubungan institusional antara pejabat, birokrat, dan masyarakat. Oleh sebab itu, efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam definisi Sekolah Negarawan harus dipahami berdampingan dengan legalitas, partisipasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak. Penggunaan model ini dapat memperbaiki diagnosis kebijakan. Sebagai contoh analitis, keterlambatan layanan publik mungkin bersumber dari desain kewenangan lembaga yang tidak jelas, kapasitas aparatur yang lemah, arah kebijakan pemerintah yang berubah, konflik politik, atau lemahnya pengawasan rakyat. Kerangka tujuh dimensi mendorong pemisahan sumber masalah sebelum menyimpulkan bahwa seluruh persoalan disebabkan oleh presiden atau sebaliknya oleh rakyat. Namun manfaat diagnostik ini masih merupakan proposisi teoretis dan membutuhkan pengujian empiris.
Tabel 4. Proposisi teoretis awal; seluruh proposisi memerlukan pengujian dan belum merupakan temuan kausal.
Kontribusi yang diajukan bersifat konfiguratif, bukan penemuan bahwa konsep rakyat, negara, birokrasi, politik, dan kepemimpinan sebelumnya tidak dikenal. Kajian state–government distinction ,kualitas pemerintahan, birokrasi profesional, akuntabilitas, dan kapasitas negara telah menjelaskan komponen penting secara terpisah. Kebaruan yang ditawarkan terletak pada penempatan tujuh kategori heterogen ke dalam peta yang secara eksplisit membedakan status demografis, status hukum, legitimasi, organisasi, struktur, pelaksana, proses, dan orientasi etis. Keterbatasan artikel ini ialah telaah literatur belum sistematis atau exhaustif, definisi normatif berasal dari kerangka Sekolah Negarawan yang belum divalidasi independen, dan belum ada data lapangan yang menguji kegunaan model. Model juga lebih sesuai untuk analisis negara demokratis yang mengakui kedaulatan rakyat daripada sebagai definisi universal seluruh rezim. Penelitian berikutnya perlu melakukan tinjauan sistematis, pengujian validitas isi bersama pakar hukum internasional dan tata negara, studi kasus lintas institusi, serta pengembangan indikator operasional yang tidak mencampurkan input, proses, dan hasil.
Konvensi Montevideo 1933 dan model tujuh dimensi Sekolah Negarawan menjawab pertanyaan berbeda. Empat kriteria Montevideo digunakan untuk mengidentifikasi kenegaraan dalam hukum internasional; model tujuh dimensi mengkaji bagaimana legitimasi demokratis, struktur negara, pelaksanaan kewenangan, dan orientasi etis saling berhubungan. Penggunaan istilah penduduk tetap oleh Montevideo tepat untuk tujuan tersebut dan tidak perlu diganti dengan rakyat, karena penduduk, warga negara, dan rakyat adalah kategori yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, penduduk merupakan warga negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia menurut Pasal 26 ayat (2) UUD 1945; warga negara menunjuk keanggotaan hukum; sedangkan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) menunjuk sumber kedaulatan yang dilaksanakan menurut konstitusi. Pembedaan tersebut membantu mencegah kesimpulan bahwa ketiadaan referendum otomatis meniadakan rakyat atau keabsahan negara. Model tujuh dimensi menghubungkan rakyat, negara, lembaga negara, aparatur negara, pemerintah, politik, dan negarawan dalam arsitektur relasional, bukan sebagai tujuh unsur setara pembentuk negara. Kontribusi utamanya adalah ketepatan kategori dan proposisi yang membuka ruang pengujian. Nilai ilmiah akhir model bergantung pada perbandingan literatur yang lebih luas dan pembuktian empiris, bukan pada pengulangan definisi normatif semata.
[1] F. L. Hapsoro, I. Ismail, and M. H. Rofiqi, “Refleksi kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca perubahan UUD 1945,” IBLAM Law Review, vol. 4, no. 3, pp. 197–210, 2024, doi: 10.52249/ilr.v4i3.411.
[2] H. M. Yusuf, N. R. Sabila, F. G. Nuladani, and I. N. Zaman, “Hak asasi manusia (HAM),” Advances in Social Humanities Research, vol. 1, no. 5, 2023, doi: 10.46799/adv.v1i5.58.
[3] C. A. Sopamena, “Pengungsi Rohingya dan potensi konflik dan kemajemukan horizontal di Aceh,” Jurnal Caraka Prabu, vol. 7, no. 2, pp. 85–115, 2023, doi: 10.36859/jcp.v7i2.1927.
[4] Y. Dwi Saputra and R. Ramlan, “Penerapan prinsip self determination terhadap pembentukan negara Kosovo ditinjau dari perspektif hukum internasional,” Uti Possidetis: Journal of International Law, vol. 1, no. 2, 2021, doi: 10.22437/up.v1i2.9867.
[5] F. Hadi, “Negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia,” Wijaya Putra Law Review, vol. 1, no. 2, pp. 170–188, 2022, doi: 10.38156/wplr.v1i2.79.
[6] M. Susanto, “Perkembangan konseptual dan eksistensi konvensi ketatanegaraan pasca-perubahan konstitusi,” Undang: Jurnal Hukum, vol. 4, no. 2, pp. 403–439, 2021, doi: 10.22437/ujh.4.2.403-439.
[7] I. Zulkifli, “Revisiting state recognition under the Montevideo Convention,” Jurnal Ilmu Hukum dan Hubungan Internasional, 13(2), vol. 13, no. 2, pp 975–991, 2026, doi: 10.29300/mzn.v13i2.11030
[8] A. B. P. Suryono, “Analisis perkembangan lembaga negara pasca reformasi ditinjau dari perspektif politik hukum,” Jurnal Hukum Lex Generalis, vol. 1, no. 7, pp. 20–39, 2026, doi: 10.56370/jhlg.v1i7.229.
[9] E. Huroiroh, Sakdi, Sulaiman, and M. Fauzi, “Konsep negara federasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, vol. 2, no. 1, 2022, doi: 10.15642/sosyus.v2i1.149.
[10] M. F. Noverikza, “Implikasi pengambilalihan pemerintahan Afghanistan oleh Taliban terhadap pemberian pengakuan berdasarkan hukum internasional,” Belli ac Pacis, vol. 8, no. 1, 2022, doi: 10.20961/belli.v8i1.68764.
[11] A. Ramadani, K. R. Fajrin, N. A. Aslam, and Z. Slam, “Dimensi-dimensi Pancasila sebagai ideologi negara,” Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, vol. 6, no. 1, pp. 97–111, 2026, doi: 10.36085/jupank.v6i1.9643.
[12] F. F. Hidayat, Z. Muhamad, A. H. Utami, M. I. Al Ansori, M. F. A. Nasrofi, and Z. A. Putri, “Negara dan warga negara,” Advances in Social Humanities Research, vol. 1, no. 5, pp. 553–560, 2023, doi: 10.46799/adv.v1i5.65.
[13] A. Rahim, S. Aulia, S. Susanti, M. Arifin, and S. Riyadi, “Relevansi asas kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan administrasi negara Indonesia,” JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, vol. 6, no. 8, pp. 5806–5811, 2023, doi: 10.54371/jiip.v6i8.2575.
[14] A. Ariyadi, A. M. I. Ismail, and S. Safaruddin, “Dimensi tangible dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” Indonesian Journal of Intellectual Publication, vol. 4, no. 3, 2024, doi: 10.51577/ijipublication.v4i3.541.
[15] A. Rahim, N. U. Safitri, N. Nurjanah, S. Anabah, and W. Nurhikmah, “Implementasi hukum administrasi negara dalam mencegah praktik korupsi di Indonesia,” JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, vol. 6, no. 8, pp. 5790–5794, 2023, doi: 10.54371/jiip.v6i8.2572.
[16] B. Haryanto and B. Haryanto, “Pengenalan database NoSQL dan perbandingannya dengan database relasional,” IPSIKOM: Insan Pembangunan Sistem Informasi dan Komputer, vol. 12, no. 1, pp. 1–7, 2024, doi: 10.58217/ipsikom.v12i1.272.
[17] H. Haerullah, “Perbandingan efisiensi query database relasional dan NoSQL pada aplikasi e-commerce: Studi eksperimen,” Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi, vol. 9, no. 4, 2025, doi: 10.30872/jurti.v9i4.24624.