Login
Section Innovation in Education

Six Disciplinary Lenses Form a Unified Architecture for State Studies


Enam Perspektif Disiplin Ilmu Membentuk Kerangka Kerja Terpadu untuk Studi Negara
Vol. 28 No. 1 (2027): January:

Rinto Setiyawan (1), Alessandro Rey Nearson (2), Prayogi Restia Saputra (3)

(1) Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia
(2) Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
(3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Malang, Indonesia
Fulltext View | Download

Abstract:

General Background: Understanding state institutions and public authority requires interdisciplinary perspectives because constitutional, political, governmental, administrative, and policy processes are closely interconnected. Specific Background: Constitutional law, administrative law, political science, government studies, public administration, and public policy examine related governmental phenomena through distinct analytical objects, institutional concerns, and methodological traditions. Knowledge Gap: Existing interdisciplinary approaches frequently prioritize individual disciplines or limited disciplinary combinations, leaving the relational organization of six state studies disciplines insufficiently articulated. Aims: This study develops an integrative conceptual framework through a structured conceptual literature review and comparative conceptual mapping of foundational and contemporary scholarship on state institutions, governance, and public authority. Results: The analysis identifies six complementary analytical layers: constitutional-structural, legal-administrative, political-authoritative, governmental-executive, administrative-organizational, and policy-outcome. These layers distinguish constitutional authority, administrative legality, political legitimacy, executive governance, organizational capacity, and public policy processes while recognizing their functional interdependence. The framework also generates six theoretical propositions for subsequent empirical examination. Novelty: The proposed architecture positions six disciplines as analytically distinct yet relationally connected fields without establishing a hierarchical disciplinary structure. Implications: The framework provides a conceptual foundation for interdisciplinary education, collaborative research, institutional diagnosis, and comparative governance studies while requiring further empirical validation.


Highlights:



  • Constitutional structures, administrative legality, and political legitimacy represent distinct analytical layers.

  • Institutional boundaries reflect complementary functions rather than exclusive disciplinary jurisdictions.

  • Six theoretical propositions provide directions for future empirical investigation.


Keywords: Interdisciplinary State Studies, Public Authority, Constitutional Law, Public Administration, Governance Framework

Pendahuluan

Negara dan penyelenggaraan kewenangan publik merupakan objek yang terlalu kompleks untuk dijelaskan secara memadai oleh satu disiplin. Hukum Tata Negara menelaah konstitusi, pembentukan organ, distribusi kewenangan, dan relasi antarlembaga; Hukum Administrasi Negara memusatkan perhatian pada penggunaan serta kontrol atas kewenangan administratif; Ilmu Politik mengkaji kekuasaan, representasi, kompetisi, legitimasi, dan akuntabilitas; Ilmu Pemerintahan berfokus pada pemerintah dan proses penyelenggaraan pemerintahan; Administrasi Publik mempelajari organisasi, aparatur, birokrasi, manajemen, dan pelayanan; sedangkan Kebijakan Publik menganalisis proses pilihan publik dari agenda, formulasi, implementasi, evaluasi, hingga dampak. Keenamnya berangkat dari sudut pandang yang berbeda, tetapi berhadapan dengan ekosistem empiris yang sama, yaitu bagaimana kewenangan publik dibentuk, digunakan, diorganisasikan, dikendalikan, dan diterjemahkan menjadi hasil bagi masyarakat.

Masalah muncul ketika perbedaan fokus tersebut berubah menjadi fragmentasi pengetahuan. Wright menunjukkan bahwa Administrasi Publik secara normatif dikenal sebagai bidang interdisipliner, tetapi pola sitasinya pernah menunjukkan isolasi yang cukup kuat dari hukum, manajemen, dan ilmu politik yang justru sering dianggap sebagai fondasinya [1]. Perkembangan yang lebih baru menunjukkan arah yang lebih optimistis. Wagner dan Raadschelders menemukan bahwa Administrasi Publik telah bergerak dari fase pencarian identitas menuju disiplin yang semakin matang dan sekaligus lebih interdisipliner, bahkan berpotensi menjadi bridging discipline di antara berbagai rumpun pengetahuan [2]. Di sisi lain, Yang menunjukkan bahwa krisis identitas Administrasi Publik dapat dibaca melalui hubungan dinamisnya dengan politik, manajemen, dan hukum [3]. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan batas disiplin bukan sekadar masalah nomenklatur program studi, melainkan problem epistemik mengenai cara pengetahuan tentang negara diorganisasikan.

Literatur telah menawarkan sejumlah model integrasi. Raadschelders mengembangkan Public Administration sebagai studi interdisipliner tentang government dan menggunakan conceptual mapping untuk memahami keluasan objeknya [4]. Dalam karya sebelumnya, ia juga menawarkan kerangka koheren untuk menjawab krisis identitas Administrasi Publik [5], dan kemudian menegaskan pentingnya menghubungkan objek penelitian, metodologi, epistemologi, dan ontologi [6]. Rosenbloom membangun kerangka tiga perspektif yaitu manajerial, politik, dan hukum, yang menunjukkan bahwa Administrasi Publik mengandung nilai serta logika institusional yang berbeda tetapi sama-sama sah [7], [8]. Meskipun penting, model-model tersebut terutama dibangun dari pusat gravitasi Administrasi Publik. Mereka belum secara khusus memetakan enam disiplin yang dalam konteks studi kenegaraan dapat berdiri sebagai bidang tersendiri, terutama Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Kebijakan Publik.

Fragmentasi serupa juga terlihat di luar Administrasi Publik. Drewry mencatat adanya jurang akademik antara public law dan political science meskipun keduanya mempunyai afinitas alamiah dan peluang besar untuk saling memperkaya [9]. Osorio, Nielsen, dan Christensen menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan Administrasi Publik masih relatif terfragmentasi dan membutuhkan dialog serta pembangunan teori lintas bidang [10]. Dalam hukum publik sendiri, administrative law mempunyai hubungan erat dengan constitutional law dan sekaligus penting bagi studi politik, pemerintahan, dan kebijakan publik [11]. Sementara itu, studi kebijakan dan Administrasi Publik juga berkembang sebagai komunitas pengetahuan yang berdekatan, tetapi integrasi sitasi dan pengetahuannya tidak selalu tinggi [12], [13]. Dengan demikian, literatur menunjukkan kebutuhan integrasi, tetapi integrasi tersebut masih sering bersifat parsial, berangkat dari satu disiplin pusat, atau terbatas pada dua sampai tiga bidang.

Berdasarkan gap tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, apa objek analitis utama yang membedakan enam disiplin studi kenegaraan tanpa memisahkannya secara absolut? Kedua, di mana wilayah irisan antardisiplin tersebut dan prinsip apa yang dapat digunakan untuk mencegah tumpang tindih berubah menjadi kompetisi jurisdiksi keilmuan? Ketiga, bagaimana keenam disiplin dapat ditempatkan dalam satu meta-framework yang memungkinkan analisis kumulatif terhadap penyelenggaraan negara? Artikel ini berargumen bahwa perbedaan antardisiplin terutama terletak pada focal object, level of analysis, dan jenis pertanyaan yang diajukan, bukan pada kepemilikan eksklusif atas realitas negara. Kontribusi artikel adalah menawarkan Meta-Framework Integratif Studi Kenegaraan yang memetakan enam disiplin sebagai lensa analitis berbeda dalam satu ekosistem, serta menurunkan model tersebut menjadi proposisi yang dapat diuji dalam riset berikutnya.

Metode

Artikel ini menggunakan structured conceptual literature review yang dipadukan dengan comparative conceptual mapping. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur hubungan kausal antarvariabel, melainkan mengklarifikasi batas konsep, mengidentifikasi irisan antardisiplin, dan menyusun arsitektur relasional yang dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris. Snyder menempatkan literature review sebagai metodologi penelitian yang dapat digunakan untuk sintesis, pengembangan teori, dan identifikasi agenda riset ketika dilakukan secara transparan dan sesuai dengan tujuan kajian [14]. Prinsip interdisipliner yang digunakan juga mengikuti pengertian bahwa integrasi pengetahuan melibatkan penggabungan perspektif, konsep, teori, atau metode dari lebih dari satu disiplin untuk meningkatkan pemahaman atau memecahkan problem yang tidak memadai dijelaskan oleh satu bidang saja [15].

Korpus konseptual disusun secara purposif dari karya seminal dan mutakhir yang memenuhi sekurangnya satu dari empat kriteria: (1) membahas identitas atau integrasi disiplin; (2) menjelaskan hubungan hukum, politik, administrasi, pemerintahan, atau kebijakan; (3) menawarkan kerangka konseptual mengenai negara, government, bureaucracy, governance, atau public authority; dan/atau (4) menyediakan bukti bibliometrik mengenai fragmentasi atau integrasi pengetahuan. Literatur inti mencakup karya pada Public Administration Review, The American Review of Public Administration, Perspectives on Public Management and Governance, Governance, Annual Review of Political Science, Journal of Public Affairs Education, serta monograf akademik dari Oxford University Press, Routledge, dan National Academies Press. Telaah ini bukan systematic review exhaustif; karena itu klaim kebaruan dibatasi pada konfigurasi konseptual yang belum ditemukan dalam korpus yang dipetakan, bukan pada klaim bahwa tidak ada karya serupa di seluruh literatur global.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah disciplinary extraction. Setiap disiplin dipetakan berdasarkan objek primer, pertanyaan inti, unit analisis, jenis kewenangan atau proses yang dominan, serta keluaran analitisnya. Tahap kedua adalah boundary and overlap analysis, yaitu mengidentifikasi wilayah di mana dua atau lebih disiplin membahas fenomena yang sama tetapi dengan pertanyaan yang berbeda. Tahap ketiga adalah relational synthesis. Hasil dua tahap sebelumnya disusun ke dalam meta-framework yang tidak menempatkan satu disiplin sebagai induk hierarkis, melainkan sebagai ekosistem dengan enam lapisan analisis yang saling berhubungan. Validitas konseptual diuji secara internal melalui konsistensi antara definisi, batas analitis, dan implikasi empiris yang dapat diturunkan dari kerangka.

Hasil dan Pembahasan

A. Fragmentasi Disiplin dan Kebutuhan Meta-Framework

Hasil telaah menunjukkan bahwa fragmentasi studi kenegaraan mempunyai dua bentuk. Pertama adalah fragmentasi institusional, yaitu pemisahan program studi, jurnal, asosiasi profesi, kurikulum, dan komunitas epistemik. Kedua adalah fragmentasi konseptual, yaitu penggunaan istilah yang sama dengan focal meaning yang berbeda. Istilah government, administration, governance, public authority, policy, dan bahkan state dapat menunjuk lapisan analisis yang berbeda tergantung disiplin. Robinson, misalnya, menunjukkan bahwa state dan government sering dipertukarkan walaupun secara analitis dapat merujuk pada entitas yang berbeda [16]. Jika ketidakjelasan ini dibawa ke hubungan antardisiplin, maka sengketa istilah mudah berubah menjadi klaim bahwa satu perspektif lebih benar daripada yang lain, padahal para peneliti mungkin sebenarnya sedang berbicara pada level analisis yang berbeda.

Administrasi Publik memberi contoh yang paling terdokumentasi tentang problem tersebut. Wright menemukan isolasi sitasional relatif dari hukum, manajemen, dan ilmu politik [1], tetapi studi terbaru Wagner dan Raadschelders menunjukkan peningkatan interdisiplinaritas dan posisi Administrasi Publik sebagai penghubung antardisiplin [2]. Di ranah public affairs, LePere-Schloop dan Nesbit menemukan bahwa Administrasi Publik dan Kebijakan Publik memiliki pola integrasi pengetahuan yang berbeda dan tidak selalu saling menyerap secara intensif [12], [13]. Temuan ini mendukung argumen bahwa kedekatan objek tidak otomatis menghasilkan integrasi epistemik. Karena itu, meta-framework dibutuhkan bukan untuk melebur disiplin, tetapi untuk menjelaskan posisi, batas, dan titik pertemuan masing-masing.

Meta-framework yang ditawarkan artikel ini berangkat dari prinsip bahwa negara merupakan shared empirical ecosystem, sedangkan disiplin merupakan analytical lenses. Kerangka ini berbeda dari pendekatan yang menempatkan Administrasi Publik sebagai umbrella discipline [4] karena tidak menetapkan satu bidang sebagai payung epistemik bagi bidang lain. Ia juga berbeda dari model tiga perspektif Rosenbloom [7], [8] karena unit yang dipetakan bukan hanya nilai atau perspektif internal Administrasi Publik, melainkan enam disiplin yang secara institusional dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, integrasi dilakukan pada level relasi antardisiplin, bukan melalui subordinasi disiplin.

B. Pemetaan Enam Disiplin dalam Satu Ekosistem Kenegaraan

Pemetaan menghasilkan enam lapisan analitis. Hukum Tata Negara menempati lapisan konstitusional-struktural; Hukum Administrasi Negara berada pada lapisan legal-administratif; Ilmu Politik pada lapisan politik-otoritatif; Ilmu Pemerintahan pada lapisan governmental-executive; Administrasi Publik pada lapisan administratif-organisasional; dan Kebijakan Publik pada lapisan policy-outcome. Istilah lapisan tidak berarti urutan hierarkis. Satu fenomena, misalnya digitalisasi pelayanan, reformasi kepolisian, kebijakan fiskal, atau desentralisasi, dapat dianalisis secara simultan oleh keenam bidang, tetapi masing-masing mengajukan pertanyaan yang berbeda. Hasil pemetaan karakteristik analitis keenam disiplin dalam ekosistem kenegaraan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Analitis Enam Disiplin dalam Ekosistem Kenegaraan

Tabel 1 memperlihatkan bahwa keenam disiplin tidak memiliki objek yang sepenuhnya terpisah. Perbedaannya lebih tepat dipahami sebagai perbedaan focal object dan pertanyaan inti. Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik sama-sama dapat menganalisis parlemen, tetapi Hukum Tata Negara menanyakan sumber, batas, dan relasi kewenangan konstitusional, sedangkan Ilmu Politik menanyakan representasi, perilaku partai, koalisi, distribusi kekuasaan, dan insentif politik. Hukum Administrasi Negara dan Administrasi Publik sama-sama dapat menelaah pelayanan publik, tetapi yang pertama menekankan legalitas, prosedur, diskresi, dan kontrol, sedangkan yang kedua menekankan desain organisasi, kapasitas aparatur, manajemen, kinerja, dan pengalaman layanan. Kebijakan Publik dapat menggunakan temuan dari seluruh disiplin tersebut untuk memahami bagaimana pilihan otoritatif dibentuk dan menghasilkan konsekuensi nyata.

C. Irisan Bukan Konflik: Prinsip Pembeda Antardisiplin

Ketika dua disiplin membahas objek yang sama, batasnya tidak selalu dapat ditarik berdasarkan institusi. Pemerintah, kementerian, parlemen, pengadilan, pemerintah daerah, atau badan regulator dapat menjadi objek bersama. Batas yang lebih stabil justru terletak pada pertanyaan yang diajukan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan interfield theory bahwa kemajuan pengetahuan sering terjadi ketika bidang yang berbeda tetap mempertahankan konsep dan metode khasnya tetapi membangun relasi penjelasan pada problem bersama. Dalam studi interdisipliner, integrasi yang produktif bukan menghapus bahasa disiplin, tetapi membuat bahasa tersebut dapat diterjemahkan satu sama lain [15].

Hubungan antara hukum dan politik merupakan contoh paling jelas. Drewry menilai pemisahan public law dan political science dapat merugikan keduanya karena kekuasaan politik selalu beroperasi melalui bentuk hukum, sementara hukum publik bekerja dalam lingkungan politik [9]. Dalam hubungan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Oxford Handbook of Comparative Administrative Law menegaskan bahwa administrative law berkaitan dengan pemberian, sifat, pelaksanaan, dan kontrol hukum terhadap kekuasaan pemerintah, dan mempunyai hubungan dekat dengan constitutional law [11]. Heuschling bahkan menunjukkan bahwa relasi kedua bidang secara historis dapat bergerak dari ketergantungan hingga diferensiasi, sehingga batasnya bersifat konseptual dan institusional, bukan tembok absolut [17].

Hal serupa terjadi antara Ilmu Politik dan Administrasi Publik. Perdebatan politics–administration dichotomy tidak berakhir pada pemisahan kaku. Svara menunjukkan bahwa relasi politik dan administrasi lebih tepat dipahami sebagai complementarity, yaitu pembedaan fungsi disertai interaksi yang terus-menerus [18]. Karena itu, meta-framework tidak boleh menggambarkan garis yang seolah-olah mencegah pertukaran. Batas disiplin berfungsi untuk mengidentifikasi pertanyaan utama, sedangkan irisan menunjukkan wilayah di mana kerja lintas disiplin justru paling dibutuhkan. Pemetaan zona irisan antardisiplin beserta prinsip pembeda analitisnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Zona Irisan Antardisiplin dan Prinsip Pembeda

D. Arsitektur Meta-Framework Integratif

Berdasarkan pemetaan tersebut, meta-framework disusun dengan tiga prinsip. Pertama, no disciplinary supremacy: tidak ada satu disiplin yang diasumsikan memiliki hak eksklusif untuk menjelaskan negara secara keseluruhan. Kedua, differentiated lenses: setiap disiplin memiliki focal object yang cukup berbeda untuk mempertahankan identitas analitis. Ketiga, relational integration: hasil analisis suatu disiplin menjadi konteks atau input bagi disiplin lain. Dengan prinsip ini, negara dapat dipahami sebagai ekosistem kewenangan, institusi, organisasi, proses politik, administrasi, dan kebijakan yang hubungan di antaranya perlu dibaca secara kumulatif.

Pada level operasional, kerangka ini dapat dibaca sebagai aliran analitis, bukan urutan sebab-akibat tunggal. Hukum Tata Negara memberi struktur dan sumber kewenangan. Hukum Administrasi Negara memberi aturan mengenai bagaimana kewenangan administratif digunakan serta dikontrol. Ilmu Politik menjelaskan bagaimana legitimasi dan kekuasaan diperoleh, didistribusikan, serta dipertanggungjawabkan. Ilmu Pemerintahan menjelaskan bagaimana aktor dan struktur eksekutif melakukan governing, termasuk koordinasi dan hubungan pusat-daerah. Administrasi Publik menjelaskan kapasitas organisasi dan aparatur untuk menerjemahkan arah menjadi tindakan. Kebijakan Publik menghubungkan seluruh proses tersebut dengan pilihan substantif, implementasi, evaluasi, dan dampak. Hubungan ini bersifat sirkular karena hasil kebijakan memengaruhi legitimasi politik, desain hukum, kapasitas administrasi, dan agenda berikutnya. Struktur enam lapisan analitis dalam meta-framework integratif studi kenegaraan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Struktur Meta-Framework Integratif Studi Kenegaraan

Meta-framework ini juga membantu menghindari dua reduksionisme. Reduksionisme pertama adalah legalism, yaitu menganggap keberadaan norma cukup untuk menjelaskan implementasi. Reduksionisme kedua adalah managerialism atau politicism, yaitu menganggap keberhasilan penyelenggaraan negara cukup dijelaskan oleh kapasitas manajemen atau kompetisi politik. Fukuyama menunjukkan bahwa kualitas governance sendiri mengandung problem konseptual dan dapat dinilai melalui kapasitas, profesionalisasi, keluaran, serta otonomi birokrasi [19]. Berwick dan Christia menambahkan bahwa state capacity merupakan produk interaktif dari institusi yang mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan birokrat [20]. Evans dan Rauch menunjukkan bahwa karakter birokrasi Weberian seperti meritokrasi dan karier profesional berkaitan dengan kinerja pembangunan [21]. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas administratif penting, tetapi hanya satu lapisan dari keseluruhan ekosistem.

E. Dari Integrasi Disiplin menuju Diagnosis Kelembagaan yang Lebih Presisi

Keunggulan meta-framework tidak diukur dari kemampuan menciptakan satu teori tunggal tentang semua persoalan negara, melainkan dari kemampuannya memisahkan problem yang berbeda sebelum diintegrasikan kembali. Misalnya, rendahnya kualitas pelayanan perizinan dapat disebabkan oleh cacat desain kewenangan, ketidakjelasan legalitas prosedur, konflik kepentingan politik, lemahnya koordinasi pemerintahan, rendahnya kapasitas aparatur, atau desain kebijakan yang buruk. Diagnosis satu disiplin cenderung menangkap hanya sebagian sumber masalah. Meta-framework meminta peneliti menguji enam lapisan sebelum menyimpulkan penyebab dominan.

Prinsip serupa berlaku dalam akuntabilitas. Bovens mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan antara aktor dan forum yang memungkinkan tindakan dijelaskan, dipertanyakan, dinilai, dan dikenai konsekuensi [22]. Dalam kerangka integratif, akuntabilitas tidak hanya berada pada Ilmu Politik atau Hukum Administrasi Negara. Ia mempunyai dimensi konstitusional, legal, politik, pemerintahan, administratif, dan kebijakan. Demikian pula kualitas pemerintah tidak dapat direduksi pada efisiensi. Rothstein dan Teorell mengajukan impartiality sebagai inti quality of government dan membedakannya dari demokrasi, rule of law, serta efficiency/effectiveness [23]. Moore menambahkan bahwa manajemen publik perlu diarahkan pada penciptaan public value, bukan sekadar output organisasi [24]. Karena itu, meta-framework memungkinkan evaluasi lintas disiplin tanpa mencampur indikator proses, legalitas, legitimasi, dan hasil normatif.

F. Proposisi Teoretis dan Agenda Pengujian

Agar meta-framework tidak berhenti sebagai taksonomi, ia perlu diturunkan menjadi proposisi yang memiliki konsekuensi empiris. Proposisi berikut tidak dimaksudkan sebagai hukum universal, tetapi sebagai hipotesis teoritis yang dapat diuji dan dibantah melalui studi kasus, analisis komparatif, bibliometrik, eksperimen kebijakan, maupun penelitian kelembagaan. Rumusan proposisi teoretis beserta implikasi empiris yang dapat diuji disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Proposisi Teoretis Meta-Framework Integratif

G. Letak Kebaruan Konseptual

Hampir seluruh komponen individual dalam kerangka ini mempunyai pendahulu teoritis. Interdisiplinaritas Administrasi Publik telah lama dibahas [1]–[6]. Hubungan politik, manajemen, dan hukum telah diformulasikan melalui Rosenbloom [7], [8]. Hubungan public law dan political science serta hukum dan Administrasi Publik juga telah menjadi agenda penelitian [9], [10]. Public policy dan public administration telah dipetakan sebagai bidang berdekatan yang tingkat integrasinya dapat diukur [12], [13]. Karena itu, novelty artikel ini tidak diletakkan pada klaim bahwa keenam bidang belum pernah berinteraksi.

Kebaruan yang diajukan bersifat configurational dan meta-theoretical. Pertama, artikel menempatkan enam disiplin sebagai unit setara dalam satu ekosistem, bukan sebagai subbidang dari satu disiplin induk. Kedua, artikel menggunakan focal object dan analytical question sebagai prinsip pembeda, bukan institusi yang diteliti. Ketiga, artikel membangun arsitektur enam lapisan—konstitusional-struktural, legal-administratif, politik-otoritatif, governmental-executive, administratif-organisasional, dan policy-outcome—yang dapat digunakan sebagai checklist diagnosis kelembagaan. Keempat, kerangka tersebut diturunkan menjadi proposisi empiris sehingga dapat diuji, dikoreksi, atau ditolak. Dalam korpus literatur yang dipetakan, konfigurasi enam disiplin dengan fungsi relasional tersebut belum ditemukan dalam bentuk yang identik.

H. Implikasi bagi Pendidikan Tinggi dan Riset

Meta-framework mempunyai implikasi langsung bagi pendidikan. National Academies menekankan bahwa penelitian interdisipliner membutuhkan kemampuan memahami bahasa, budaya, dan pengetahuan dari disiplin lain [15]. Dalam konteks studi kenegaraan, kebutuhan tersebut dapat diterjemahkan menjadi common foundational literacy. Mahasiswa Hukum Tata Negara tidak harus menjadi ahli Administrasi Publik, tetapi perlu memahami bagaimana desain konstitusional bertemu dengan kapasitas organisasi. Mahasiswa Ilmu Politik tidak harus menguasai doktrin hukum administrasi secara mendalam, tetapi perlu memahami bahwa penggunaan kekuasaan publik dibatasi prosedur dan legalitas. Mahasiswa Kebijakan Publik memerlukan pemahaman tentang sumber kewenangan, dinamika politik, dan kapasitas implementasi agar analisis kebijakan tidak menjadi teknokratis semata.

Kerangka ini tidak mengusulkan penggabungan program studi. Diferensiasi disiplin tetap penting bagi kedalaman metodologis dan akumulasi teori. Abbott mengingatkan bahwa disiplin berkembang melalui batas, kompetisi, dan pembagian wilayah intelektual; problemnya bukan keberadaan batas, melainkan ketika batas tersebut menghambat pertukaran yang diperlukan untuk memahami problem kompleks [25] [26]. Karena itu, implikasi yang lebih realistis adalah pembentukan mata kuliah fondasi bersama, studio kasus lintas disiplin, penelitian kolaboratif, serta desain pusat studi yang memetakan masalah berdasarkan lapisan analitis, bukan berdasarkan kepemilikan jurusan [27].

Untuk riset, meta-framework dapat digunakan sebagai protocol of inquiry. Peneliti memulai dari masalah empiris, lalu menanyakan enam kelompok pertanyaan: apa dasar dan batas konstitusionalnya; bagaimana legalitas penggunaan kewenangannya; bagaimana konfigurasi kekuasaan dan legitimasinya; bagaimana proses governing dan koordinasinya; bagaimana kapasitas organisasi serta aparaturnya; dan bagaimana desain serta dampak kebijakannya. Tidak semua penelitian harus menjawab keenamnya. Nilai kerangka justru terletak pada kemampuannya menunjukkan dimensi mana yang dipilih, dimensi mana yang sengaja dikeluarkan, dan risiko blind spot yang timbul dari pilihan tersebut.

I. Batas Kerangka

Meta-framework ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, nomenklatur disiplin berbeda antarnegara. Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin yang terinstitusionalisasi secara mandiri tidak selalu mempunyai padanan satu-ke-satu dalam sistem akademik internasional; sebagian substansinya dapat berada dalam political science, public administration, governance studies, atau public management [28]. Karena itu, posisi Ilmu Pemerintahan dalam artikel ini harus dipahami sebagai kategori analitis governmental-executive, bukan klaim bahwa seluruh universitas di dunia mempunyai pembagian disiplin yang identik. Kedua, batas enam disiplin bersifat porous. Satu teori dapat beroperasi di lebih dari satu bidang, dan peneliti dapat mempunyai identitas interdisipliner [29]. Ketiga, artikel ini bersifat konseptual dan belum melakukan bibliometric mapping khusus terhadap keenam disiplin secara serentak. Studi berikutnya perlu menguji struktur jaringan sitasi, co-authorship, keyword co-occurrence, serta pola kurikulum untuk melihat apakah peta konseptual ini sesuai dengan struktur pengetahuan empiris [30].

Keempat, meta-framework tidak dimaksudkan sebagai standar universal tunggal tentang good state. Ia adalah kerangka organisasi pengetahuan. Evaluasi normatif, misalnya efektivitas, efisiensi, transparansi, keadilan, dan kesejahteraan, dapat ditambahkan sebagai outcome layer, tetapi konsep-konsep tersebut mempunyai literatur dan perdebatan tersendiri [19], [23], [24]. Pemisahan antara analytical map dan normative evaluation penting agar integrasi disiplin tidak berubah menjadi doktrin normatif yang menutup kemungkinan kritik.

Simpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Kebijakan Publik lebih tepat dipahami sebagai enam lensa analitis terhadap satu ekosistem kenegaraan daripada sebagai enam disiplin yang harus berebut klaim penjelasan paling benar. Fragmentasi di antara bidang-bidang tersebut nyata dalam bentuk institusional maupun konseptual, tetapi literatur juga memperlihatkan kecenderungan kuat menuju interdisiplinaritas dan kebutuhan integrasi pengetahuan. Kerangka yang telah ada, mulai dari perspektif manajemen, politik, dan hukum, studi interdisipliner tentang government, hingga integrasi law–public administration dan public administration–public policy, menyediakan fondasi penting, tetapi belum secara khusus menempatkan enam disiplin tersebut sebagai unit setara dalam satu arsitektur relasional.

Meta-Framework Integratif Studi Kenegaraan yang ditawarkan membedakan enam lapisan analitis: konstitusional-struktural, legal-administratif, politik-otoritatif, governmental-executive, administratif-organisasional, dan policy-outcome. Hukum Tata Negara menjelaskan arsitektur dan distribusi kewenangan; Hukum Administrasi Negara menguji penggunaan dan kontrol legal terhadap kewenangan administratif; Ilmu Politik menjelaskan legitimasi dan distribusi kekuasaan; Ilmu Pemerintahan menelaah governing dan kepemimpinan eksekutif; Administrasi Publik menjelaskan kapasitas organisasi serta aparatur; dan Kebijakan Publik menelusuri pilihan publik hingga hasil dan dampaknya. Perbedaan tersebut tidak menghapus irisan. Justru irisan diposisikan sebagai ruang integrasi yang produktif selama setiap disiplin mempertahankan kejernihan konsep dan pertanyaan analitis.

Kontribusi utama artikel terletak pada rekonstruksi relasional tersebut. Kerangka ini tidak berusaha melahirkan super-discipline yang menggantikan enam bidang, melainkan menyediakan common conceptual map yang memungkinkan temuan masing-masing bidang ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Enam proposisi yang diturunkan dari kerangka membuka peluang pengujian empiris melalui bibliometrik, studi kasus kelembagaan, evaluasi kebijakan, analisis kurikulum, dan penelitian komparatif. Dengan demikian, perdebatan tentang disiplin mana yang paling benar dapat digeser menjadi pertanyaan yang lebih produktif: pertanyaan apa yang sedang dijawab, pada lapisan mana problem berada, bagaimana lapisan tersebut berinteraksi, dan kombinasi pengetahuan apa yang diperlukan agar diagnosis kenegaraan menjadi lebih presisi.

Acknowledgement

Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi pemikiran, serta masukan akademik dalam proses penyusunan artikel berjudul “Enam Disiplin, Satu Ekosistem: Meta-Framework Integratif untuk Studi Kenegaraan”. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada rekan-rekan akademisi dan para pihak yang telah memberikan wawasan, referensi, serta perspektif multidisipliner dalam memperkaya pembahasan mengenai integrasi berbagai disiplin ilmu dalam studi kenegaraan. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan akademis dalam mengembangkan kerangka pemikiran yang integratif, komprehensif, dan interdisipliner guna memahami kompleksitas negara sebagai suatu ekosistem yang saling terhubung.

References

[1] B. E. Wright, “Public administration as an interdisciplinary field: Assessing its relationship with the fields of law, management, and political science,” Public Administration Review, vol. 71, no. 1, pp. 96–101, 2011, doi: 10.1111/j.1540-6210.2010.02310.x.

[2] C. S. Wagner and J. C. N. Raadschelders, “From disciplinary depth to interdisciplinary breadth: The case of public administration,” The American Review of Public Administration, vol. 55, no. 4, pp. 299–317, 2025, doi: 10.1177/02750740241303106.

[3] L. Yang, “Public administration as a dynamic balance and integrative science across politics, management, and law: Rosenbloom’s framework and Chinese experiences,” The American Review of Public Administration, vol. 49, no. 1, pp. 79–97, 2019, doi: 10.1177/0275074018759337.

[4] J. C. N. Raadschelders, Public Administration: The Interdisciplinary Study of Government. Oxford, UK: Oxford University Press, 2011, doi: 10.1093/acprof:oso/9780199693894.001.0001.

[5] J. C. N. Raadschelders, “A coherent framework for the study of public administration,” Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 9, no. 2, pp. 281–304, 1999, doi: 10.1093/oxfordjournals.jpart.a024411.

[6] J. C. N. Raadschelders, “The future of the study of public administration: Embedding research object and methodology in epistemology and ontology,” Public Administration Review, vol. 71, no. 6, pp. 916–924, 2011, doi: 10.1111/j.1540-6210.2011.02433.x.

[7] D. H. Rosenbloom, “Public administrative theory and the separation of powers,” Public Administration Review, vol. 43, no. 3, pp. 219–227, 1983, doi: 10.2307/976330.

[8] D. H. Rosenbloom, “Reflections on ‘Public administrative theory and the separation of powers’,” The American Review of Public Administration, vol. 43, no. 4, pp. 381–396, 2013, doi: 10.1177/0275074013483167.

[9] G. Drewry, “Bridging the chasm: Public law and political science,” in The Law, Politics, and the Constitution: Essays in Honour of Geoffrey Marshall, D. Butler, V. Bogdanor, and R. Summers, Eds. Oxford, UK: Oxford University Press, 1999, pp. 203–221.

[10] A. Osorio, S. Nielsen, and R. K. Christensen, “Systematically reviewing American law and public administration: A call for dialogue and theory building,” Perspectives on Public Management and Governance, vol. 4, no. 2, pp. 100–117, 2021, doi: 10.1093/ppmgov/gvaa026.

[11] P. Cane, H. C. H. Hofmann, E. C. Ip, and P. L. Lindseth, Eds., The Oxford Handbook of Comparative Administrative Law. Oxford, UK: Oxford University Press, 2020, doi: 10.1093/oxfordhb/9780198799986.001.0001.

[12] M. LePere-Schloop and R. Nesbit, “The nexus of public administration, public policy, and nonprofit studies: An empirical mapping of research topics and knowledge integration,” Public Administration Review, vol. 83, no. 3, pp. 486–502, 2023, doi: 10.1111/puar.13587.

[13] M. LePere-Schloop and R. Nesbit, “Interdisciplinary knowledge integration in public affairs scholarship: An empirical analysis of the contributions of public administration, policy sciences, and nonprofit studies,” Journal of Public Affairs Education, vol. 30, no. 3, pp. 418–449, 2024, doi: 10.1080/15236803.2024.2349477.

[14] H. Snyder, “Literature review as a research methodology: An overview and guidelines,” Journal of Business Research, vol. 104, pp. 333–339, 2019, doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

[15] National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, and Institute of Medicine, Facilitating Interdisciplinary Research. Washington, DC, USA: National Academies Press, 2005, doi: 10.17226/11153.

[16] E. H. Robinson, “The distinction between state and government,” Geography Compass, vol. 7, no. 8, pp. 556–566, 2013, doi: 10.1111/gec3.12065.

[17] L. Heuschling, “The complex relationship between administrative law and constitutional law: A comparative and historical analysis,” in The Max Planck Handbooks in European Public Law, Vol. I: The Administrative State, A. von Bogdandy, P. M. Huber, and S. Cassese, Eds. Oxford, UK: Oxford University Press, 2017, pp. 493–556.

[18] J. H. Svara, “The myth of the dichotomy: Complementarity of politics and administration in the past and future of public administration,” Public Administration Review, vol. 61, no. 2, pp. 176–183, 2001, doi: 10.1111/0033-3352.00020.

[19] F. Fukuyama, “What is governance?,” Governance, vol. 26, no. 3, pp. 347–368, 2013, doi: 10.1111/gove.12035.

[20] E. Berwick and F. Christia, “State capacity redux: Integrating classical and experimental contributions to an enduring debate,” Annual Review of Political Science, vol. 21, pp. 71–91, 2018, doi: 10.1146/annurev-polisci-072215-012907.

[21] P. Evans and J. E. Rauch, “Bureaucracy and growth: A cross-national analysis of the effects of ‘Weberian’ state structures on economic growth,” American Sociological Review, vol. 64, no. 5, pp. 748–765, 1999, doi: 10.1177/000312249906400508.

[22] M. Bovens, “Analysing and assessing accountability: A conceptual framework,” European Law Journal, vol. 13, no. 4, pp. 447–468, 2007, doi: 10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x.

[23] B. Rothstein and J. Teorell, “What is quality of government? A theory of impartial government institutions,” Governance, vol. 21, no. 2, pp. 165–190, 2008, doi: 10.1111/j.1468-0491.2008.00391.x.

[24] M. H. Moore, Creating Public Value: Strategic Management in Government. Cambridge, MA, USA: Harvard University Press, 1995.

[25] A. Abbott, Chaos of Disciplines. Chicago, IL, USA: University of Chicago Press, 2001.

[26] H. D. Lasswell, “The policy orientation,” in The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method, D. Lerner and H. D. Lasswell, Eds. Stanford, CA, USA: Stanford University Press, 1951, pp. 3–15.

[27] E. Ostrom, “Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems,” American Economic Review, vol. 100, no. 3, pp. 641–672, 2010, doi: 10.1257/aer.100.3.641.

[28] D. H. Rosenbloom, R. S. Kravchuk, and R. M. Clerkin, Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector, 9th ed. New York, NY, USA: Routledge, 2022, doi: 10.4324/9781003198116.

[29] D. García Belaunde, “Derecho constitucional y ciencia política (a propósito de la relación entre fenómeno jurídico y fenómeno político),” Derecho PUCP, no. 33, pp. 105–136, 1978, doi: 10.18800/derechopucp.197801.005.

[30] W. Wilson, “The study of administration,” Political Science Quarterly, vol. 2, no. 2, pp. 197–222, 1887, doi: 10.2307/2139277.

How to Cite

Six Disciplinary Lenses Form a Unified Architecture for State Studies: Enam Perspektif Disiplin Ilmu Membentuk Kerangka Kerja Terpadu untuk Studi Negara. (2026). Indonesian Journal of Innovation Studies, 28(1), 10.21070/ijins.v28i1.2443. https://doi.org/10.21070/ijins.v28i1.2443