Nofan Arifianto (1), Nurdyansyah Nurdyansyah (2)
General Background Inclusive education serves as a fundamental human right designed to guarantee that all children, including children with special needs, obtain equal opportunities for quality learning within regular school environments alongside their peers. Specific Background This descriptive qualitative study investigates the inclusive education management model at SD Muhammadiyah 2 Tulangan Sidoarjo, detailing the practical integration of structural planning, implementation, evaluation, and follow-up procedures. Knowledge Gap Despite formal guarantees, implementation challenges persist because most primary schools lack an ideal inclusive education management framework across input, process, and output stages, resulting in continued resistance to accepting students with special needs. Aims This study aims to deeply analyze the management model of inclusive education in elementary schools. Results Utilizing data collection techniques through deep interviews, observation, and documentation analyzed via data triangulation, the findings indicate that the structured inclusive education management model plays an active role in facilitating and successfully executing inclusive learning in elementary schools. Novelty This work establishes a systematic, four-stage management framework spanning planning, head-to-head special teacher assistance, SWOT-based evaluations, and working regulation follow-ups tailored for regular primary institutions. Implications These findings establish that adopting comprehensive management guidelines helps schools overcome teacher competency gaps and resource shortages, creating a welcoming and adaptable learning environment for diverse student populations.
Highlights:
The inclusive education management model successfully organizes special needs integration across planning, implementation, evaluation, and follow-up stages.
Implementation relies heavily on professional assessments, individual learning programs, and proportional special companion teacher support.
Institutional success requires resolving barriers such as special educator salary imbalances and high parental support costs through structured working regulations and companion mergers.
Keywords: Model, Management, Education, Inclusion, Elementary School
Pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak.[1] Artinya pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagian hidup yang setinggi-tingginya.[2] Salah satu tujuan dibentuknya negara adalah mewujudkan pendidikan untuk semua masyarakat, tanpa pernah melihat golongan, suku, warna kulit dan agama.[3] Pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling dasar (basic human right) sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang– Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada semua anak termasuk Anak berkebutuhan Khusus yang kemudian disingkat ABK dalam memperoleh kesempatan dan layanan pendidikan yang bermutu sama dengan peserta didik regular lainnya. Sebagai mana tersurat pada UU Nomor 20 tahun 2003, bab IV pasal 5 ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan juga masa depannya, tidak terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus. Pada masa sekarang ini sering dijumpai anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, seperti tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, anak-anak berkesulitan belajar, autis, dan lain-lain yang harus mendapat perlakuan yang sama dalam dunia pendidikan.[4]
Sistem Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.[5] Syarat penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di sebuah Lembaga Pendidikan antara lain : 1) perubahan hati dan sikap, 2) reorientasi yang berkaitan dengan asesmen, metode pembelajaran,dan manajemen kelas termasuk penyesuaian lingkungan, 3) redefinisi peran guru dan realokasi sumber daya manusia, 4) redefinisi peran SLB, 5) penyediaan bantuan profesional bagi para guru dalam bentuk reorientasi pelatihan dalam jabatan dan penataran guru, kepala sekolah dan guru kelas/guru pendamping khusus sehingga mereka juga akan dapat memberikan kontribusi terhadap proses menuju inklusi dan bersikap fleksibel jika diperlukan, dan 6) pembentukan, peningkatan kemitraan antara guru dan orang tua, demi saling reorientasi dan melakukan peningkatan serta pertukaran pengalaman, bantuan dan nasehat. Inklusi juga akan memerlukan sistem pendidikan yang fleksibel termasuk kurikulum dan sistem ujian yang fleksibelbagi anak berkebutuhan khusus.[6]
Pendidikan inklusi merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.[7] Pemerintah memberikan salah satu pelayanan pendidikan khusus yaitu berupa sekolah inklusif untuk pemenuhan hak Peserta didik difabel dalam memperoleh pendidikan[8]. Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah regular yang terdekat dengan tempat tinggalnya.[9]
Pendidikan Inklusi dipahami sebagai upaya memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah regular dalam rangka memberikan hak atas pendidikan untuk semua anak, kemudahan akses pendidikan, dan menghilangkan diskriminasi. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai bahan olok-olokan. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing anak berkebutuhan khusus, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif di kelas, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait.[10]
Implementasi pendidikan inklusi di sekolah tidak semudah membalik telapak tangan. Ada beberapa kendala yang menghambat jalannya pendidikan inklusi di sekolah. Beberapa hambatan tersebut antara lain: kurangnya kompetensi guru dalam menghadapi Anak Berkebutuhan Khusus, minimnya kemampuan guru dalam proses pembelajaran, belum tersedianya ruang sumber untuk pemberian layanan khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus, belum adanya kurikulum plus, dan berbagai jenis ABK yang memiliki keberagaman karakteristik.[1] Sekolah membutuhkan strategi yang baik untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi supaya hasilnya sesuai dengan target yang diharapkan. Pembelajaran kreatif di lingkungan sekolah tidak hanya memperhatikan pada kondisi fisik peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus. Namun, pembelajaran kreatif dengan mengedepankan prinsip pendidikan inklusi dapat diintegrasikan dengan ragam media pembelajaran sehingga, menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua.[11]
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saiful Bahri (2022) dalam jurnal yang berjudul “Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar” menyatakan bahwa manajemen pendidikan inklusi di SD Negeri 2 barabai terdiri dari 8 ruang lingkup, yaitu manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen pembiayaan, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen hubungan masyarakat, manajemen budaya dan lingkungan sekolah, dan manajemen layanan khusus.[12]
Penelitian lain yang dilakukan oleh Atun Lestari, dkk(2022) dalam jurnal yang berjudul “Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar” menyatakan bahwa Dalam hal optimalisasi pengelolaan pendidikan inklusi, peran pemimpin sekolah sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam suatu lembaga sangat mempengaruhi arah dan tujuan yang ingin dicapai lembaga tersebut. Komunikasi yang efektif antara pimpinan sekolah, guru kelas, tutor khusus atau gur pembimbing khusus dan masyarakat akan berdampak positif terhadap tata kelola pendidikan inklusif. Dan kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat menunjang keberhasilan pengelolaan pendidikan inklusif.[13]
Berdasarkan uraian di lapangan yang didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dikembangkan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni menitikberatkan pada sistem. Model pengelolaan Pendidikan Inklusi. adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[14] Model pengelolaan Pendidikan Inklusi dalam penelitian ini terdiri dari Perencanan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindaklanjut. Model pengelolaan Pendidikan Inklusi ini kami terapkan di SD Muhammadiyah 2 Tulangan Sidoarjo. Adanya model pengelolaan Pendidikan inklusi ini diharapkan mampu menjadi panduan dalam mengimplementasikan dan meraih target pembelajaran Pendidikan Inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan
Dokumen ini adalah petunjuk penulis dan template artikel yang baru untuk UMSIDA Preprints Server. Setiap artikel yang dikirimkan ke redaksi UMSIDA Preprints Server harus mengikuti petunjuk penulisan ini. Jika artikel tersebut tidak sesuai dengan panduan ini maka tulisan akan dikembalikan.
UMSIDA Preprints Server dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. UMSIDA Preprints Server menerima manuskrip atau artikel ilmiah TA/Skripsi/Tesis dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Artikel-artikel yang dimuat di UMSIDA Preprints Server adalah artikel yang telah melalui proses penelaahan oleh Dewan Penguji. Keputusan diterima atau tidaknya suatu artikel ilmiah di preprint server ini menjadi hak dari Moderator berdasarkan atas rekomendasi dari Dewan Penguji.
Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh yang dapat disajikan dengan kata-kata secara terinci yang diperoleh dari sumber informan.[15]
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pertama: Wawancara langsung kepada Kepala Sekolah, Guru Pendamping Khusus (GPK), dan Kepala UPTD ABK Kabupaten Sidoarjo, kedua: observasi cara belajar Anak Berkebutuhan Khusu(ABK) dan implementasi model pengelolaan inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan, ketiga: dokumentasi yang berupa laporan perkembangan peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus(ABK), berbagai catatan harian Guru Pendamping Khusus(GPK) dan Lembar Kerja Siswa Anak Berkebutuhan Khusus(ABK). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara menyeluruh tentang obyek penelitian, baik yang terkait dengan gambaran umum obyek penelitian maupun implementasi model pengelolaan inklusi di sekolah dasar.
Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini :
Gambar 1. Teknik Analisa Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah eknik trianggulasi data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yang terdiri dati tiga tahapan.[15] Pertama reduksi data yakni kegiatan memilah dan memilih data yang sesuai untuk dicari pola dan temanya . Kedua, Penyajian data. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk membuat penyajian deskriptif berdasar katagori yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan jelas. Ketiga, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan untuk menguji kebenaran dan keabsahan data.
Pendidikan inklusif merupakan proses yang dinamis, agar pendidikan inklusif terus hidup, diperlukan adanya monitoring partisipatori yang berkesinambungan, melibatkan semua stakeholder dalam refleksi diri yang kritis. Satu prinsip inti dari pendidikan inklusif adalah harus tanggap terhadap keberagaman secara fleksibel, senantiasa berubah, dan tidak dapat diprediksi. Jadi, pendidikan inklusif harus tetap hidup dan berjalan sesuai dengan amanah konstitusi.[6]
Implementasi layanan pendidikan inklusi masih dipahami hanya sebatas pada menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah regular sebagai upaya pemberian hak atas pendidikan bagi keseluruhan anak Indonesia, memudahkan akses layanan pendidikan, dan menghilangkan stigma diskriminasi.[10] Namun demikian dalam pelaksanan dilapangan masih ditemukan kecenderungan sikap lingkungan yang kurang proaktif dan ramah terhadap Anak Berkebutuhan Khusus(ABK). Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang mengikutsertakan peserta didik dengan kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa kedalam pembelajaran yang diselenggarakan dalam satu lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa pada umumnya.[16]
Model pengelolaan Pendidikan Inklusi adalah suatu kerangka kerja atau tata kelola yang dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan inklusi dilaksanakan dengan efektif di suatu institusi pendidikan. Pendidikan inklusi merupakan pendekatan di mana semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, terlibat secara penuh dalam lingkungan pendidikan yang umum. Model pengelolaan ini melibatkan perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai komponen pendidikan inklusi, seperti kebijakan sekolah, alokasi sumber daya, pelatihan guru, kurikulum, dan partisipasi orang tua.[12]
Dalam konteks ini, model pengelolaan pendidikan inklusi bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung keberagaman siswa, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi secara positif dalam kehidupan sekolah.[9] Ini melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh siswa dengan kebutuhan khusus, serta mempromosikan budaya inklusi di antara semua anggota komunitas pendidikan. Sistem ini juga mencakup mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pendidikan inklusi serta untuk terus meningkatkan praktik-praktik yang mendukung tujuan inklusi tersebut.
Top of Form
Gambar 2. Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi(MPPI)
Berdasarkan kerangka pemikiran (gambar 2) yang dibuat oleh peneliti, menjelaskan bahwa Model pengelolaan Pendidikan Inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjut.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala sekolah didapatkan data bahwa perencanaan implementasi Pendidikan inklusi diawali dengan penyusunan organisasi sekolah. Hal tersebut senada dengan pernyataan A. M. D. Pawero, “Arah Baru Perencanaan Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan,” yang mengatakan bahwa perencanaan pendidikan adalah sebuah keniscayaan yang harus dibangun untuk menjadi pondasi utama dalam mencapai visi yang dibuat oleh sebuah Lembaga Pendidikan.[17] Keberagaman karakteristik peserta didik pada sekolah inklusi membuka peluang adanya sistem identifikasi yang sangat variatif dalam menentukan apakah siswa tersebut tergolong disabilitas atau bukan. upaya untuk melakukan asesmen pada anak-anak disabilitas hendaknya selalu dilakukan dari awal mereka mengikuti pembelajaran disekolah, agar para fasilitator dan sekolah dapat memberikan penanganan dan pelayanan belajar sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Asesmen tidak hanya dilakukan oleh guru saja, tetapi dibantu oleh beberapa pihak salah satunya adalah psikolog.[18] Proses penerimaan peserta didik baru untuk Pendidikan inklusi diawali dengan mengikuti asesmen di poli Psikologi RSUD Kab. Sidoarjo dan hasilnya akan diberikan kepada orang tua dan sekolah sebagai rekomendasi belajar di sekolah inklusi atau tidak. Setelah menerima hasil asesmen, maka orang tua diberikan surat perjanjian untuk mengikuti prosedur penyelenggaraan Pendidikan inklusi, termasuk di dalamnya adalah pembayaran SPP reguler dan inklusif.
Analisa peneliti terhadap tahap perencanaan ini menjadi modal yang sangat penting karena akan menentukan arah kebijakan dan keberlangsungan proses implementasi model pengelolaan Pendidikan inklusi di sekolah dasar.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penanggungjawab inklusi didapatkan data bahwa pendampingan dilakukan secara head to head yaitu satu guru pendamping khusus mendampingi satu anak berkebutuhan khusus. Untuk mendukung pendidikan yang sesuai dengan konteks situasi, kondisi, dan kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus, diperlukan penanganan yang berbeda–beda.[19] Pembelajaran di sekolah inklusif kemampuan siswanya sangat heterogeny, maka bagi Anak Berkebutuhan Khusus memerlukan modifikasi kurikulum. Layanan pembelajaran secara individual ini biasa kita sebut sebagai program pembelajaran yang diindividualisasikan atau program pembelajaran individual (PPI).[20]
Sekolah menyelenggarakan peningkatan kompetensi Guru Pendamping Khusus dengan cara mengadakan magang guru, pelatihan dan workshop. Quality assurance diberikan dengan cara memberikan laporan perkembangan siswa secara lisan dan tulisan oleh Guru Pendamping Khusus kepada orang tua secara berkala, baik harian maupun bulanan.
Analisis pelaksanaan program Pendidikan inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan berjalan baik dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Terbukti, ada beberapa sekolah lain yang melaksanakan studi tiru implementasi Pendidikan inklusi ke SD Muhammadiyah 2 Tulangan.
Implementasi Pendidikan inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan dilaksanakan dengan berpedoman pada analisis SWOT yaitu kondisi yang terkait dengan unsur kekuatan (Strenghts), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) di lembaga[6]. Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah dan penanggungjawab inklusi SD Muhammadiyah 2 Tulangan didapatkan data bahwa beberapa faktor pendukung implementasi Pendidikan Inklusi antara lain : Dukungan kuat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan UPTD ABK Center, tersedianya Guru Pendamping Khusus(GPK) yang proporsional dengan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus, adanya kesadaran seluruh stake holder untuk menerima dan mengimplementasikan Pendidikan Inklusi, tersedianya Dana BOS Daerah untuk inklusi dan dukungan kuat wali murid.
Selain faktor pendukung yang menguatkan ada juga faktor penghambat implementasi Pendidikan Inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan antara lain : Besaran Gaji Guru Pendamping Khusus yang belum seimbang dengan beban kerja menyebabkan mereka keluar masuk sehingga Anak Berkebutuhan Khusus membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama sehingga capaian target pembelajaran menjadi terlambat, lebih dari 50% latar Pendidikan Guru Pendamping Khusus yang tidak linier, tingkat kehadiran yang rendah dari Guru Pendamping Khusus menyebabkan pendampingan kurang maksimal dan tingginya biaya pendampingan yang dikeluarkan oleh orang tua menyebabkan besarnya tunggakan pembayaran ke sekolah.
Analsisis peneliti menyatakan bahwa faktor-faktor pendukung hendaknya senantiasa ditingkatkan, sementara fakto-faktor penghambat harus segera dicarikan Solusi sebagai bentuk perbaikan.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti mendapatkan temuan penting hambatan implementasi Pendidikan inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan. Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan, diperlukan perbaikan antara lain :
1. Peraturan Kerja
Peraturan kerja diperlukan untuk mengatur sistem kerja Guru Pendamping Khusus, diantaranya memuat tentang besaran gaji yang disepakati bersama diawal, Tingkat absen kehadiran maksimal dalam sebulan dan linieritas latar belakang Pendidikan Guru Pendamping Khusus. Kontrak kerja ini dibuat berkala yaitu tiga bulan, enam bulan dan satu tahun dengan monitoring dan evaluasi. Pada tiap tahapan waktu jika ditemukan kekurangan maka sekolah bisa memutus ikatan kerja sampai menemukan guru pengganti dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh SD Muhamadiyah 2 Tulangan.
2. Merger Pendamping
Dalam rangka menurunkan besaran biaya bulanan yang dibayarkan oleh orang tua, maka pola pendampingan dibedakan menjadi tiga kategori yaitu ringan, sedang dan berat. Untuk anak yang mengalami hambatan ringan dan sedang dilakukan pendampingan satu Guru Pendamping Khusus. Orang tua bisa berbagi biaya dengan yang lainnya sehingga biaya bisa dirasakan lebih ringan. Untuk anak yang mengalami hambatan berat dilakukan pendampingan head to head yaitu satu anak berkebutuhan khusus didampingi oleh satu Guru Pendamping Khusus
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang implementasi Pendidikan Inklusi di SD Muhammadiyah 2 Tulangan dapat disimpulkan bahwa Model Pengelolaan Pendidikan Inklusi sangat layak untuk digunakan karena sudah dirasakan keberhasilannya di SD Muhammadiyah 2 Tulangan. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan beberapa capaian antara lain meningkatnya prestasi Anak Berkebutuhan Khusus baik dari segi koqnitif, afektif maupun psikomotorik. Capaian lain juga dibuktikan dengan banyaknya sekolah sekitar yang memagangkan guru pendamping khususnya di SD Muhammadiyah 2 Tulangan serta banyaknya sekolah sekitar yang melaksanakan studi banding keilmuan tentang implementasi Pendidikan inklusi untuk diadopsi di sekolah-sekolah mereka.
Model Pengelolaan Pendidkan Inklusi yang dibuat oleh peneliti berisi panduan praktis penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sejak perencaan sampai renca tindaklanjut sehingga mudah untuk diadopsi dan diterapkan oleh sekolah-sekolah yang akan mengimplementasikan Pendidikan Inklusi di sekolah-sekolah mereka.
N. U. Ni’mah, A. N. Istirohmah, Hamidaturrohmah, and A. Widiyono, “Problematika penyelenggara pendidikan inklusi di sekolah dasar,” J. Teach. Educ., vol. 3, pp. 345–353, 2022. [Online]. Available: http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jote/article/view/4823
D. Pristiwanti, B. Badariah, S. Hidayat, and R. S. Dewi, “Pengertian pendidikan,” J. Pendidik. dan Konseling, vol. 4, no. 6, pp. 1707–1715, 2022.
F. Mansir, “Paradigma pendidikan inklusi dalam perspektif pendidikan Islam: Dinamika pada sekolah Islam,” Tadrib, vol. 7, no. 1, pp. 1–17, 2021. [Online]. Available: http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/6604/4094
M. Sahrudin, N. Djafri, A. S.-J. J. Of, and U. 2023, “Pengelolaan pendidikan inklusif,” J. Manaj. Pendidikan, vol. 4, no. 4, pp. 162–179, 2023. [Online]. Available: https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/JJEM/article/view/2313
N. Nabila, “Analisis pendidikan inklusi di sekolah dasar,” J. Elem., vol. 5, no. 2, 2020, doi: 10.1007/s13398-014.
A. H. Utama, “Model desain penyelenggaraan pendidikan inklusif,” Edudikara J. Pendidik. dan Pembelajaran, vol. 6, no. 20, pp. 140–151, 2021.
M. Faozanudin and L. S. Sulistian, “Tantangan implementasi pendidikan dasar inklusi di Kabupaten Banyumas,” Indopedia J., vol. 1, no. 1, pp. 107–118, 2023. [Online]. Available: https://indopediajurnal.my.id/index.php/jurnal/article/view/16
M. M. Prayogo and N. I. Sholikhati, “Adaptasi pembelajaran Bahasa Indonesia pada masa pandemi di sekolah inklusi,” Inklusi, vol. 8, no. 1, p. 29, 2021, doi: 10.14421/ijds.080103.
I. N. T. Astawa, “Pendidikan inklusi dalam memajukan pendidikan nasional,” Guna Widya J. Pendidik. Hindu, vol. 8, no. 1, p. 69, 2021.
R. Munajah, A. Marini, and M. S. Sumantri, “Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar,” J. Basicedu, vol. 5, no. 3, pp. 1183–1190, 2021, doi: 10.31004/basicedu.v5i3.886.
I. Yuwono and Mirnawati, “Strategi pembelajaran kreatif dalam pendidikan inklusi di jenjang sekolah dasar,” J. Basicedu, vol. 5, no. 4, pp. 2015–2020, 2021, doi: 10.31004/basicedu.v5i4.1108.
S. Bahri, “Manajemen pendidikan inklusi di sekolah dasar,” EDUKATIF J. ILMU Pendidik., vol. 4, no. 1, pp. 94–100, 2022, doi: 10.31004/edukatif.v4i1.1754.
J. Manajemen et al., “Manajemen pendidikan inklusi di sekolah dasar,” Arzusin, vol. 2, no. 6, p. 610, 2022. [Online]. Available: https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/arzusin/article/view/703
I. A.-E. J. P. Dasar, “Problematika pembelajaran tematik bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi,” J. Pendidik. Dasar, 2022. [Online]. Available: https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpd/article/view/11275
M. R. Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” Humanika, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
R. S. Agustina and T. Rahaju, “Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya,” Publika, vol. 9, no. 3, pp. 109–124, 2021, doi: 10.26740/publika.v9n3.p109-124.
A. M. D. Pawero, “Arah baru perencanaan pendidikan dan implikasinya terhadap kebijakan pendidikan,” Dirasah, vol. 4, no. 1, pp. 16–32, 2021. [Online]. Available: https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah
D. I. Rahmawan, “Analisis asesmen pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus,” Indones. Conf. Disabil. Stud. Incl. Educ., vol. 1, no. 1, pp. 47–62, 2020.
N. Nurdyansyah, I. Istikomah, and I. R. I. Astutik, “Modifikasi kurikulum sekolah inklusi berbasis aplikasi online,” Tadarus, vol. 9, no. 2, pp. 138–149, 2020, doi: 10.30651/td.v9i2.7525.
L. P. I. Budyawati, “Pengembangan program pembelajaran individual (PPI) bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif Jember,” Pengemb. Progr. Pembelajaran Individ. bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekol. Inklusif Jember, vol. 6, no. 2, pp. 89–101, 2020.