Pendidikan menjadi landasan krusial bagi kemajuan suatu negara, dan untuk menjamin kesuksesan sistem pendidikan, diperlukan kurikulum yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pada dasarnya, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan secara akurat mencerminkan pola pikir atau gaya hidup negara yang mempengaruhi arah tujuan pendidikan [1]. Kurikulum merupakan hal yang penting karena kurikulum yang utuh dapat disusun sebagai sumber belajar bagi siswa dan guru. Kurikulum ini akan berguna baik bagi siswa maupun guru dalam proses pembelajaran [2]. Dengan demikian, dalam usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan nasional di Indonesia, sebuah lembaga pendidikan harus memperhatikan strategi yang penting dalam melaksanakan kurikulum.

Istilah kurikulum (curriculum) berasal dari sebuah kegiatan olahraga yang mengacu pada jarak yang harus ditempuh seorang pelari dari titik awal hingga mencapai garis finish guna meraih medali atau penghargaan [3]. Jika diaplikasikan dalam konteks pendidikan, kurikulum didefinisikan sebagai suatu rancangan pembelajaran yang disusun secara sistematis dengan tujuan mencapai target pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menjelaskan bagaimana definisi kurikulum, yang menyatakan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” [4]. Kurikulum melibatkan serangkaian langkah pengembangan yang umumnya melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi, dengan tujuan menciptakan kurikulum yang dapat beroperasi secara efektif [5]. Pemilihan materi pelajaran, penggunaan metode pengajaran, dan penilaian hasil pembelajaran adalah semua bagian dari proses kurikulum. Kurikulum mencerminkan tujuan dan arah pembelajaran suatu institusi atau negara, dan mencerminkan nilai-nilai dan tujuan masyarakat.

Kurikulum Merdeka memiliki perbedaan tersendiri jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 sebelumnya memiliki tujuan untuk membentuk karakter bangsa, sementara Kurikulum Merdeka menampilkan tujuan pelajaran dalam Capaian Pembelajaran (CP), yang mana juga mencakup penilaian asesmen non-kognitif dan kognitif, yang non-kognitifnya diperuntukkan untuk penilaian di luar pembelajaran dan kognitifnya untuk penilaian pengetahuan [6]. Dari perspektif manajemen pendidikan, Kurikulum Merdeka diterapkan dengan persyaratan yang memberikan prioritas pada pendidikan karakter dan konsep belajar mandiri, sementara Kurikulum 2013 lebih fokus pada tiga kompetensi, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor [7]. Dinilai dari kebijakan kurikulum, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), KTSP, K13, dan Kurikulum Merdeka memiliki perbedaan yaitu KBK menekankan pengembangan kompetensi siswa dan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa, dengan kelebihan memungkinkan pengembangan keterampilan relevan dan kreativitas, namun kesulitan implementasi, evaluasi, dan kurangnya perhatian pada kebutuhan individual siswa menjadi kekurangan; KTSP memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai kebutuhan siswa, dengan kelebihan menyesuaikan kurikulum dan meningkatkan partisipasi guru, namun tantangan standar yang tidak jelas dan perbedaan antar sekolah; K13 menekankan pengembangan kompetensi berbasis keterampilan, pendidikan karakter, dan pembelajaran berpusat pada siswa, dengan kelebihan mendorong pengembangan keterampilan holistik siswa dan memperkuat pendidikan karakter, namun tantangan peningkatan kapasitas guru dan waktu adaptasi; Kurikulum Merdeka memberikan otonomi dalam merancang kurikulum sesuai kebutuhan lokal, dengan kelebihan meningkatkan relevansi pembelajaran, keterlibatan siswa, dan identitas budaya lokal, namun tantangan peningkatan kompetensi guru dan ketersediaan sumber daya [8]. Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka menonjol dengan pendekatan tujuan pembelajaran yang terfokus pada Capaian Pembelajaran (CP), penekanan pada pendidikan karakter, dan pemberian otonomi dalam merancang kurikulum sesuai kebutuhan lokal, membedakannya dari kurikulum sebelumnya seperti Kurikulum 2013, KTSP, dan KBK.

Konsep Kurikulum Merdeka adalah sebuah konsep kurikulum baru di Indonesia. Kurikulum Merdeka adalah inovasi pendidikan yang mendorong kreativitas, inovasi, dan pemberdayaan diri dengan tujuan meningkatkan potensi setiap siswa. Sekolah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Kurikulum Merdeka. [9]. Tiga karakteristik utama dari Kurikulum Merdeka melibatkan peningkatan soft-skills dan karakter, penekanan pada materi yang esensial, dan pembentukan lingkungan pembelajaran yang fleksibel [10]. Ide ini menitikberatkan pada pembelajaran yang terkait dengan realitas kehidupan sehari-hari, pengembangan karakter, dan memberdayakan masyarakat melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis proyek. Kurikulum Merdeka Belajar diterapkan melalui inisiatif sekolah penggerak, yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, dengan tujuan untuk memperkuat kompetensi dan karakter peserta didik yang memainkan peran sentral dalam pelaksanaan pembelajaran [11]. Penguatan profil pelajar Pancasila telah dimulai di sekolah penggerak pada tingkat SD, SMP, dan SMA, dilakukan melalui pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta dipengaruhi oleh budaya sekolah dan budaya kerja [12]. Dengan adanya Kurikulum Merdeka, sekolah bisa membentuk inovasi pendidikan yang menekankan kreativitas, inovasi, dan pemberdayaan diri siswa dengan memungkinkan sekolah untuk merancang kurikulum sesuai dengan karakteristiknya, yang melibatkan peningkatan soft-skills, penguatan materi esensial, dan pembentukan lingkungan pembelajaran yang fleksibel, dengan fokus pada pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan pengembangan karakter, serta penguatan profil pelajar Pancasila di semua tingkatan pendidikan.

Kurikulum Merdeka menegaskan bahwa guru berfungsi sebagai fasilitator dan siswa berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Menurut gagasan ini, pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas tetapi juga memanfaatkan lingkungan sekitar siswa sebagai sumber penting. Pendidik dapat menggunakan berbagai sumber pembelajaran, seperti evaluasi literasi, modul pengajaran, buku teks, dan lainnya. [13]. Proyek-proyek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari digunakan untuk mengajarkan keterampilan praktis, pemecahan masalah, dan kritis berpikir. Keterampilan ini sejalan dengan kebutuhan pendidikan di era abad ke-21, dikenal sebagai keterampilan 4C (critical thinking, communication, collaboration, and creativity)[14]. Untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan, Kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, dinamis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, Kurikulum Merdeka menekankan bahwa guru membantu siswa belajar dan siswa aktif ikut serta dalam proses pembelajaran di luar kelas, menggunakan berbagai sumber pembelajaran termasuk proyek sehari-hari untuk mengembangkan keterampilan 4C, sehingga siswa siap menghadapi masa depan dengan lebih baik.

Di Indonesia, lembaga pendidikan berbasis agama, seperti lembaga pendidikan Islam, juga memainkan peran penting dalam pembentukan kurikulum. Organisasi atau tempat yang menyelenggarakan pendidikan Islam dengan sistem yang jelas dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya disebut lembaga pendidikan Islam [15]. Pendidikan Islam berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang di berbagai tingkatan. Ini memungkinkan orang-orang di Indonesia untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan aturan yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah [16]. Di Indonesia, berbagai bentuk pendidikan Islam telah muncul dan berkembang, termasuk pesantren, madrasah, surau, dan meunasah [17]. Perencanaan pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Perencanaan ini mencakup kelembagaan, kurikulum, manajemen, pendidik, siswa, alat, sarana, fasilitas, dan kebijakan pemerintah [18]. Oleh karena itu, Lembaga Pendidikan Islam berperan penting dalam pembentukan kurikulum yang harus menyediakan struktur pendidikan yang terorganisir dengan jelas, memungkinkan penyampaian, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam sesuai dengan aturan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Lembaga Pendidikan Islam bertanggung jawab melaksanakan Kurikulum Merdeka yang diterapkan di Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan pedoman penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah melalui Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa “Kurikulum Merdeka di Madrasah adalah kurikulum mata pelajaran selain PAI dan Bahasa Arab yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kurikulum Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab khusus Madrasah yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, dan nilai-nilai kekhasan Madrasah yang dikembangkan oleh madrasah” [19]. Ada tiga poin kunci yang menjadi dasar strategi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di lembaga pendidikan, yaitu bahwa Kurikulum Merdeka disajikan sebagai suatu pilihan, pelaksanaan kurikulum merupakan tahapan pembelajaran, serta dukungan terhadap pelaksanaan kurikulum dilakukan secara menyeluruh. [20]. Kurikulum Merdeka memberikan hak kepada lembaga pendidikan Islam untuk memperkenalkan nilai-nilai agama Islam ke seluruh kurikulum. Hal ini dapat terjadi karena kurikulum Merdeka menitikberatkan pada pengembangan karakter Pancasila siswa yang salah satu komponennya adalah keimanan, ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan nilai-nilai luhur. Keadaan tersebut dapat dicapai melalui pendidikan yang berlandaskan tradisi agama Islam, seperti kelas aqidah, agama, akhlak dan agama.

Dalam Kurikulum Merdeka, Lembaga Pendidikan Islam diberikan kebebasan untuk melakukan pengembangan kurikulum mereka sendiri, sehingga dapat menghasilkan variasi dalam implementasi kurikulum di berbagai lembaga. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membandingkan Kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Angga dan rekan terkait perbedaan implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Garut [21]. Sari dan tim juga melakukan studi pustaka yang membahas perbedaan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka [6]. Dari semua penelitian sebelumnya, peneliti belum menemukan sebuah kajian literatur yang memberikan tentang implementasi Kurikulum Merdeka di Lembaga Pendidikan Islam, dengan spesifik pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian mengenai perbedaan implementasi kurikulum Merdeka di tingkat SMP akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kurikulum Merdeka dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan Islam. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk lebih memahami bagaimana kurikulum Merdeka diterapkan di berbagai lembaga pendidikan Islam. Penelitian tersebut dapat mencakup perbandingan implementasi kurikulum di berbagai lembaga pendidikan Islam pada tingkat SMP, termasuk analisis isi kurikulum, strategi pembelajaran, dan metode penilaian.

Oleh karena itu, peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Lembaga Pendidikan Islam di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik mengenai strategi penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat SMP yang lebih tepat dan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat digunakan pada bangunan pendidikan Islam. Tinjauan literatur yang mendalam ini dapat menciptakan pemahaman yang lebih besar dan kontekstual tentang efektivitas penerapan kurikulum khusus di lembaga pendidikan Islam dan memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan kerangka teoritis dan metodologis untuk penelitian di masa depan.

Penelitian ini mengadopsi metode riset perpustakaan atau tinjauan pustaka. Metode ini difokuskan pada analisis dan sintesis literatur ilmiah yang terkait untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang topik penelitian. Dalam menjalankan proses tinjauan pustaka, peneliti menerapkan pendekatan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) sebagai langkah untuk melakukan kajian literatur secara terstruktur. Pendekatan PRISMA didesain untuk membantu peneliti sistematis dalam menyampaikan secara transparan alasan di balik pelaksanaan tinjauan, langkah-langkah yang diambil oleh penulis, dan hasil yang ditemukan [22]. Penelitian ini menggunakan alat komputer dan jaringan internet untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, termasuk tinjauan penelitian yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Untuk memastikan hasil yang dapat diandalkan dan keakuratan artikel yang dijadikan referensi, penulis meneliti artikel ilmiah dari sumber data (tinjauan pustaka), seperti Google Scholar. Kriteria kajian penelitian yang diambil sebagai data, yaitu 1) minimal waktu naskah artikel terbit dari tahun 2020, 2) artikel sudah melalui proses peer-reviewed, 3) naskah artikel diterbitkan oleh jurnal atau prosiding, 4) naskah artikel tersedia dengan teks lengkap, dan 5) artikel menggunakan bahasa Indonesia. Proses ini melibatkan pencarian menggunakan istilah kunci "Lembaga Pendidikan Islam” dan “Kurikulum Merdeka".

Pendekatan PRISMA terdiri dari empat fase: identifikasi (identification), seleksi (screening), kelayakan (eligibility), dan inklusi (included). Pada tahap identifikasi, peneliti merumuskan masalah dan menentukan topik penelitian. Rumusan masalah harus jelas, spesifik dan dapat diverifikasi. Pada titik ini, tujuan penelitian harus menyatakan apa yang ingin dicapai oleh penelitian tersebut. Pada tahap seleksi, peneliti mencari artikel yang berkaitan dengan strategi implementasi Kurikulum Merdeka di Lembaga Pendidikan Islam pada semua jenjang pendidikan. Sumber bibliografi yang sebaiknya dicari antara lain artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber lainnya. Pada fase kelayakan, peneliti memilih artikel yang relevan dan berkualitas tinggi. Pemilihan artikel dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria, seperti relevansi dengan rumusan masalah, kualitas metode penelitian, keutuhan data yang mengkaji bagaimana strategi implementasi kurikulum Merdeka pada Lembaga Pendidikan Islam di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Pada saat inklusi, peneliti harus memasukkan artikel yang memenuhi kriteria seleksi dalam penelitiannya, yaitu hanya mengambil penelitian yang mengkaji di tingkat SMP saja. Dokumen yang disertakan harus dianalisis dengan cermat.

Gambar 1

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait implementasi Kurikulum Merdeka di Lembaga Pendidikan Islam. Terdapat upaya perencanaan yang matang dalam implementasi Kurikulum Merdeka, seperti sosialisasi awal, modifikasi RPP, penganggaran biaya, dan peningkatan SDM. Hal ini menunjukkan komitmen Lembaga Pendidikan Islam di tingkat SMP dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Namun perlu adanya supervisi untuk memberikan kontrol terhadap pengimplementasian Kurikulum Merdeka di Lembaga Pendidikan Islam. Implementasi Kurikulum Merdeka diarahkan untuk meningkatkan keaktifan dan kemampuan berpikir kritis peserta didik, sejalan dengan tujuan pembelajaran sesuai perkembangan. Kurikulum Merdeka mendukung kemandirian siswa, memfasilitasi pembelajaran kritis, dan mengembangkan karakter Pancasila. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran, dan media pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan demikian, kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di Lembaga Pendidikan Islam telah memberikan dampak positif, namun masih memerlukan perhatian lebih lanjut terutama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan mahasiswa serta dosen Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah. Atas dukungan dan doa mereka, penulis bisa menyelesaikan kajian ini dengan baik. Terima kasih juga kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas lingkungan akademik yang kondusif. Semua dukungan ini menjadi fondasi utama bagi kemajuan ilmu pengetahuan, dan penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan bidang Manajemen Pendidikan Islam serta masyarakat secara luas.