Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin [1]. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada pembayar pajak [2]. Artinya, negara dapat memaksakan warganya yang sudah memenuhi syarat secara subyektif dan obyektif untuk menjadi wajib pajak.

Sumber Daya Keuangan negara berasal dalam bentuk penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar.

Selain dari pengumpulan pajak, penerimaan Negara berasal dari penerimaan bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak dapat berasal dari retribusi, keuntungan perusahaan Negara, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman dari negara lain, sumbangan, hadiah, hibah, penyelenggaraan undian berhadiah, penerimaan pemerintah pusat, dan penerimaan pemerintah daerah. Dari semua penerimaan Negara tersebut, pajak penghasilan tetap menjadi sumber utama pendapatan pemerintah di beberapa Negara termasuk di Indonesia [3]. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak [4].

Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak tentu saja harus didukung oleh peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Akan tetapi dalam praktiknya, upaya untuk meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam pembayaran pajak masih belum mendapat hasil sesuai dengan yang diharapkan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain dipengaruhi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang masih belum merata, dan maraknya kasus korupsi yang kerap dilakukan oleh para pejabat public [5].

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak, baik melalui sosialisasi atau penyuluhan, pengawasan, kemudahan sistem pelaporan atau pembayaran pajak, penerbitan kebijakan baru mengenai perpajakan hingga memperluas basis pajak, termasuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang mempunyai potensi besar sebagai penyumbang pajak akan tetapi hingga saat ini belum terlalu digali potensinya. Menurut DJP, sektor yang belum terlalu digali potensinya adalah sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) [6].

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sendiri memiliki peran yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Terbukti UMKM dapat bertahan di tengah krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1998 karena volume usaha dari UMKM tidak terlalu besar, sedangkan usaha besar pada saat terjadi krisis dampaknya begitu terasa karena volume usahanya yang besar. Potensi UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga sangat besar dengan kontribusi untuk PDB mencapai 61,41%.

Kota Sidoarjo menjadi salah satu kota di Jawa Timur yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi dalam usaha mikro kecil dan menengah. Setiap tahunnya tercatat jumlah UMKM di Kota Sidoarjo terus mengalami peningkatan.

Teori Atribusi relevan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak karena teori ini menjelaskan bahwa perilaku patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Untuk itulah penelitian ini lebih berfokus pada kombinasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah Literasi Pajak , Pemahaman Perpajakan dan Aspek Keuangan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Pegawai Pajak. Alasan penggunaan Literasi Pajak , Pemahaman Perpajakan dan Aspek Keuangan dalam penelitian ini adalah karena dalam penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakonsistenan mengenai hasil penelitian [7].

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah literasi pajak. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca informasi, memahami informasi dan menindak lanjuti informasi melalui suatu keputusan yang berguna dalam hidup. Literasi Pajak bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan memahami informasi serta menindak lanjuti informasi tersebut melalui suatu keputusan. Artinya, literasi pajak ini berhubungan dengan segala pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan bagaimana wajib pajak menindak lanjuti pengetahuan pajak yang dimilikinya [8].

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak selain dari faktor literasi pajak adalah Kualitas Pelayanan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak (fiskus) memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (atitude) wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus, maka wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Oleh karena pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, maka fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak yaitu sikap keuangan. Aspek keuangan adalah kemampuan keuangan UMKM yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow) (Anggraini, 2020). UMKM yang tingkat profitabilitasnya tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan UMKM, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas. Profitabilitas telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan UMKM dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan UMKM untuk melaporkan pajaknya [10].

Keterkaitan dari Theory of Planned Behavior dengan penelitian ini yaitu bahwa sikap atau niat memiliki peran penting terhadap terjadinya kepatuhan pajak atau juga memiliki peran penting terhadap terjadinya ketidakpatuhan pajak. Apabila seorang tax professional memiliki niat atau sikap patuh terhadap pajak maka yang terjadi adalah tax professional menghitung, melaporkan SPT dan membayarkan sesuai ketentuan yang di kenakan perusahaannya dan tidak ada niat untuk terlambat membayarkan pajak. Jika memiliki sikap sebaliknya atau ketidakpatuhan pajak maka juga akan melakukan sikap sebaliknya sikap yang negatif terhadap peraturan perpajakan yang sebenarnya.

Perlu dilakukan adanya penelitian lanjutan yang berguna untuk mengetahui hasil temuan yang jika diterapkan pada kondisi lingkungan dan waktu yang berbeda, karena dalam fenomena di atas dan juga penelitian terdahulu masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Maka dari itu dalam penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan periode waktu dan obyek yang berbeda dari penelitian sebelumnya, sehingga akan memberikan hasil penelitian yang berbeda pula dengan penelitian terdahulu.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Pengaruh Literasi Pajak, Kualitas Pegawai Pajak, Sikap Keuangan, Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perlu dilakukan adanya penelitian lanjutan untuk melengkapi penelitian terdahulu mengenai Kepatuhan Wajib Pajak yang pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variable Literasi Pajak, Kualitas Pegawai Pajak, Sikap Keuangan, Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya . Perbedaannya pada populasi, waktu dan sampel yang digunakan yaitu pada pengusahan kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Alasan memilihi Kabupaten Sidoarjo dikarenakan Kabupaten Sidoarjo dijuluki Kota UMKM, Sidoarjo memiliki ratusan ribu UMKM di sejumlah bidang. Bahkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pemkab Sidoarjo mencatat ada sekitar 878 jenis UMKM yang tersebar di 18 wilayah kecamatan di Sidoarjo. Dari uraian latar belakang diatas, peneliti mengambil judul “PENGARUH LITERASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PEGAWAI PAJAK, SIKAP KEUANGAN, SERTA PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu [11]. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam penelitian, sehingga kesimpulan dan hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan, baik pengumpulan data, analisa data maupun kesimpulan. Berhasil tidaknya suatu penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan data yang tepat, relevan dan objektif, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer sebagai sumber data, karena menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistic [12]. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan mengembangkan teori serta hipotesis yang berkaitan dengan dengan fenomena alam yang terjadi.

Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif serta menggunakan pengujian hipotesis untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Sebagai langkah awal peneliti mencari acuan studi literature dari jurnal, artikel, maupun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel Pengaruh Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pegawai Pajak, Sikap Keuangan, Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tahap kedua dan selanjutnya peneliti menetapkan rumusan masalah, menentukan hipotesis, dan data-data yang akan diperlukan.Pengumpulan data berasal dari data sekunder berupa data historis yang diperoleh dari berbagai sumber melalui media perantara. Data sekunder tersebut meliputi buku referensi, literature, laporan keuangan dan informasi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UMKM Kabupaten Sidoarjo.

Definisi Operasional, dan Indikator Variabel

a. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian.

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1) Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen (terikat) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak bersedia melakukan kewajibannya tanpa adanya paksaan dalam membayar pajak berdasarkan peraturan yang masih berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan dimana wajib pajak mengajukan, melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku [13].

Wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Variabel ini terdiri atas beberapa indikator, diantaranya:

2) Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pegawai Pajak, Sikap Keuangan, Dan Pemahaman Perpajakan.

a) Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan kemampuan seseorang dalam membaca informasi dan menindaklanjuti informasi melalui suatu keputusan yang berguna dalam hidup. maka literasi pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan seseorang dalam membaca informasi mengenai pajak, memahami informasi tersebut dan menindak lanjuti informasi yang dimilikinya melalui suatu keputusan. Baik pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku, tarif pajak hingga kemampuan dalam menghitung, mencatat dan melaporkan pajak.

Variabel ini terdiri atas beberapa indikator, diantaranya:

b) Kualitas Pelayanan Pegawai Pajak

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak [14]. Berikut beberapa indikator kualitas pelayanan pegawai pajak:

c) Sikap Keuangan

Sikap keuangan adalah kemampuan keuangan yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow) [15].

Berikut beberapa indikator Sikap Keuangan:

d) Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang telah ada. Faktor pemahaman sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar tentang perpajakan.

Variabel ini terdiri atas beberapa indikator, diantaranya:

b. Indikator Variabel

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :